Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode investigasi kecelakaan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pelaporan terkait hasil investigasi kecelakaan yang menggunakan dana APBN yang berlaku di Deroktorat Jenderal Bina Marga.

Pedoman ini membuat ketentuan umum dan ketentuan teknis mengenai perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemeriksaan detail, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan khusus kondisi jembatan. Penjelasan-penjelasan lebih detail diberikan dalam bagian Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

Prosedur ini menetapkan Proses kerja, alur kegiatan,stakeholder yang terkait, serta kelengkapan dokumen pendukung advis teknis terkait perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di bidang jalan dan jembatan, mulai dari pemohonan awal sampai dengan penyampaian produk advis teknis kepada pemohon.  

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Prasarana Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup beberapa proses bisnis dalam pekerjaan preservasi jaringan jalan nasional untuk memastikan tercapainya konsistensi, transparansi, dan berkelanjutan Pekerjaan Preservasi.

Ruang lingkup penerapan Standar Operasional Prosedur ini berlaku bagi Rapat Persiapan Penunjukan (Pre Award Meeting) dalam rangka penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi, diseluruh unit pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengubah: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah    

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mencabut: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Spesifikasi Khusus ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pada pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pada paket-paket pekerjaan pembangunan jalan tol Semarang - Demak Seksi I. 

Spesifikasi Khusus ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pada pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pada paket-paket pekerjaan pembangunan jalan tol Semarang - Demak Seksi I. 

Spesifikasi Khusus ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pada pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pada paket-paket pekerjaan pembangunan jalan tol Semarang - Demak Seksi I.