Prosedur ini mengatur tata cara dan mekanisme pemantauan dan pengukuran lingkungan pada tahap konstruksi jalan dan jembatan yang menggunakan dana APBN di Direktorat Jenderal Bina Marga

Prosedur ini meliputi kegiatan untuk pengawasan dan tindak lanjut terhadap deviasi progres pelaksanaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam E-mon, yang diunduh oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi, untuk ditindaklanjuti oleh unit yang memiliki tugas pengendalian dan pengawasan serta pembinaan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini meliputi pembahasan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi untuk menyatukan persepsi terhadap seluruh Dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan dana APBN yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Serah Terima Lapangan Pekerjaan Konstruksi setelah dilaksanakan rapat persiapan, yang menggunakan dana APBN pada kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode investigasi kecelakaan pada saat pelaksanaan konstruksi dan pelaporan terkait hasil investigasi kecelakaan yang menggunakan dana APBN yang berlaku di Deroktorat Jenderal Bina Marga.

Pedoman ini membuat ketentuan umum dan ketentuan teknis mengenai perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemeriksaan detail, pemeriksaan rutin, dan pemeriksaan khusus kondisi jembatan. Penjelasan-penjelasan lebih detail diberikan dalam bagian Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman ini.

Prosedur ini menetapkan Proses kerja, alur kegiatan,stakeholder yang terkait, serta kelengkapan dokumen pendukung advis teknis terkait perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di bidang jalan dan jembatan, mulai dari pemohonan awal sampai dengan penyampaian produk advis teknis kepada pemohon.  

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Prasarana Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup beberapa proses bisnis dalam pekerjaan preservasi jaringan jalan nasional untuk memastikan tercapainya konsistensi, transparansi, dan berkelanjutan Pekerjaan Preservasi.

Ruang lingkup penerapan Standar Operasional Prosedur ini berlaku bagi Rapat Persiapan Penunjukan (Pre Award Meeting) dalam rangka penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi, diseluruh unit pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengubah: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah