Pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini mencakup beton struktur bervolume besar fc’35 MPa, beton struktur bervolume besar fc’35 MPa dilaksanakan di air, beton struktur memadat sendiri fc’35 MPa, dan beton struktur memadat sendiri fc’35 MPa dilaksanakan di air sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi Umum yang berlaku pada pekerjaan ini.

Pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini mencakup penyediaan dan pemasangan karet fender tipe V pada bangunan pengaman fender (dolphin fender) sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi Umum yang berlaku pada pekerjaan ini. 

Pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini mencakup baut TCB, M24 termasuk mur dan ring sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi Umum yang berlaku pada pekerjaan ini.

Pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini mencakup penyediaan dan pemasangan tension rod yang adjustable termasuk perlengkapannya (asesoris) termasuk turn buckle yang berfungsi sebagai penyesuai posisi dan pin yang terbuat dari baja mutu tinggi grade 8.8 antara tension rod dan struktur utamanya sesuai dengan Gambar dan Spesifikasi Umum yang berlaku pada pekerjaan ini.

Pedoman Desain Geometrik Jalan (PDGJ) ini merupakan revisi Pedoman Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, meliputi perubahan struktur penyajian untuk memudahkan pemahaman pengguna, perluasan substansi, dan perbaikan kandungannya. Revisi ini disusun untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam meningkatkan kinerja jalan di Indonesia terutama setelah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Desain Teknis Jalan. Di samping itu, juga mempertimbangkan acuan yang sudah menjadi standar internasional seperti A Policy On Geometrik Design Of Highways And Streets (AASHTO, 2011, 2018) dan Geometric Design (AUSTROADS, 2016), agar prasarana jalan yang dibangun dapat melayani transportasi barang dan jasa secara aman, cepat, murah, dan nyaman dengan tingkat kredibilitas yang tinggi untuk meningkatkan daya saing.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Mencabut: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Salinan Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadmn Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mencabut: Peraturan LKPP No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Mengubah: PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Mengubah: PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Mencabut: PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan