Produk Hukum - Semua
Kategori | Judul Dokumen | Tahun | Viewed |
---|---|---|---|
Peraturan Menteri |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1422), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
2022 | 2046 |
Keputusan Dirjen |
Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 38/KPTS/Db/2023 Surat Keputusan Tim Verifikator Penerapan Aplikasi Kepatuhan Intern Bina Marga (KIBIMA) di Direktorat Jenderal Bina Marga
Membentuk Tim Verifikator penerapan aplikasi Kepatuhan Intern Bina Marga (KIBIMA). Menjelaskan Verifikasi dalam penerapan kepatuhan (compliance) seluruh element pelaksana terhadap seluruh Standar Oprasional Prosedur (SOP), Kode Etik, Kode Prilaku, Disiplin Pegawai, Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan Pengelola Pengaduan. |
2023 | 1336 |
SE Dirjen |
Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 19/SE/Db/2023 tentang Penerapan Aplikasi Kepatuhan Intern Bina Marga (KIBIMA) di Direktorat Jenderal Bina Marga
Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit organisasi dalam tahap pelaksanaan dan pengendalian paket pekerjaan kontraktual jalan dan jembatan serta proses pengaduan dan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Aplikasi KIBIMA. |
2023 | 1794 |
Peraturan Menteri |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
2023 | 6965 |
Peraturan Menteri |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan
Mencabut: Permen PUPR No. 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan |
2023 | 1046 |
Peraturan Menteri |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Badan Pengatur Jalan Tol
Mencabut: Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Permen PUPR No. 15 /PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Permen PUPR No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. |
2023 | 790 |
Keputusan Dirjen |
Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 83/KPTS/Db/2022 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol
Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Penggunaan Dana Badan Usaha untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol. |
2022 | 489 |
Keputusan Dirjen |
Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 19/KTPS/Db/2022 Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol
Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol. |
2023 | 313 |
Keputusan Dirjen |
Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 44/KTPS/Db/2022 Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten (PKRMS)
Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten. |
2023 | 441 |
Peraturan Menteri |
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |
2023 | 53263 |