Produk Hukum

Beranda Produk Produk Hukum Semua

Produk Hukum - Semua

Kategori Judul Dokumen Tahun Viewed
Keputusan Menteri Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Psal 60 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1.

2022 48
SE Dirjen 13/SE/Db/2022 tentang Pedoman Perencanaan Jalur Penghentian Darurat

Jalur Penghentian Darurat merupakan salah satu bagian dan upaya terakhir dari sistem mitigasi bahaya kendaraan yang mengalami hilang kendali agar dapat berhenti dengan selamat. Jalur penghentian darurat disediakan sebagai salah satu upaya mewujudkan prinsip forgiving road dalam kebijakan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK). Untuk mendukung upaya tersebut, penyediaan jalur penghentian darurat harus direncanakan secara matang dan mengikuti tahapan yang sistematik. Penyediaan jalur juga memberikan solusi bagi penyelenggara jalan untuk mengatasi lokasi rawan kecelakaan akibat kegagalan fungsi rem. 

Pedoman perencanaan jalur penghentian darurat melengkapi pedoman desain geometrik jalan dalam hal pemenuhan aspek keselamatan jalan. Pedoman berisikan ketentuan umum dan ketentuan teknis mengenai bagian-bagian jalur. Untuk penempatannya di jalan nasional termasuk jalan tol. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga tentang Pedoman Perencanaan Jalur Penghentian Darurat.
 

2022 43
Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2016 tentang Kriteria Tipologi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penghitungan besaran dan beban kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pelaksaanaan Jalan Nasional, serta bertujuan untuk menentukan tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.

2016 48
SE Dirjen Surat Edaran Nomor 14/SE/Db/2021

Surat Edaran Nomor 1/SE/Db/2021 tentang Standar Desain Gerbang Tol Pada Masa Transisi Menuju Sistem Transaksi Tol Nontunai Nirsentuh di Direktorat Jenderal Bina Marga

Penerapan sistem transaksi tol nontunai nirsentuh membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan diperlukan beberapa pentahapan. Dengan memperhatikan desain gambar standar gerbang tol yang ada saat ini dimana perlu dilakukan pembongkaran, penggantian infrastruktur gerbang tol, serta integrasi sistem transaksi pada saat sistem transaksi tol nontunai nirsentuh diterapkan, untuk itu diperlukan penyederhanaan desain gerbang tol pada tahap perencanaan dan konstruksi sehingga mempermudah proses perubahan sistem gerbang tol.

2022 144
SE Dirjen Surat Edaran Nomor 06/SE/Db/2022

Surat Edaran Nomor 06/SE/Db/2022 tentang Manual Manajemen Proyek (Project Management Manual) untuk Pinjaman Luar Negeri pada Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) Provinsi Sulawesi Tengah yang menggunakan dana Pinjaman Luar Negeri JICA IP-580, perlu dilakukan Penyusunan Project Management Manual (PMM) IRSL, PMM IRSL diperuntukkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan proyek serta prosedur lainnya yang terkait dengan persyaratan pinjaman luar negeri dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

2022 79
Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Infrastruktur Jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antarpusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah dalam kesatuan ekonomi nasional.  

2022 362
SE Dirjen Surat Edaran Nomor 02/SE/Db/2021

Surat Edaran Nomor 02/SE/Db/2021 tentang Reviu Perkiraan Biaya Jasa Konstruksi Bidang Jalan dan Jembatan

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasarkan pada hasil perkiraan biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disusun, pagu anggaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran/rencana kerja, dan anggaran kementerian/lembaga dan hasil reviu perkiraan biaya.

2021 205
SE Dirjen Surat Edaran Nomor 10/SE/Db/2021

Surat Edaran Nomor 10/SE/Db/2021 tentang Pedoman Kegiatan Preservasi Jalan Berbasis Kerja Sama Badan Usaha Melalui Program Corporate Social Responsibility

Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengendalian usulan program dan anggaran serta melakukan pemantauan evaluasi kinerja preservasi jalan dan jembatan dengan target kinerja kemantapan jalan nasional salah satunya melalui skema kegiatan preservasi jalan berbasis kerjasama badan usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

2022 117
SE Dirjen 12/SE/Db/2021 Penerapan Sistem Pelayanan Perizinan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara One Klik Sistem Integrasi Perizinan (OKSIP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta penyederhanaan proses perizinan dan pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara) terintegrasi di Direktorat Jenderal Bina Marga guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel, perlu menerapkan pelayanan di segala lini perizinan secara elektronik. Melalui strategi kebijakan percepatan serta di dukung inovasi melalui integrasi data teknologi dan sistem terkini, diharapkan dapat memangkas durasi proses perizinan di Direktorat Jenderal Bina Marga menjadi lebih cepat dan tepat.

2022 139
SE Dirjen 05 SE Db 2017 Surat Edaran tentang Penyampaian Ketentuan Desain dan Revisi Desain Jalan dan Jembatan Serta Kerangka Acuan Kerja Pengawasan Teknis untuk Dijadikan Acuan

Kriteria Desain Jembatan Standar (No. 05/SE/Db/2017) Kriteria Desain Jembatan Standar 2017 ini berisi ketentuan teknis untuk perencanaan desain jembatan standar yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari 3 bab yaitu:
1. Bab I Umum
2. Bab II Rujukan
3. Bab III Kriteria

2022 388