Home Logo

ID EN

Penilaian Kinerja


HASIL SURVEY PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SEMESTER I TAHUN 2019
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga negara atas informasi dan memberikan kewajiban kepada setiap lembaga publik untuk melakukan pelayanan informasi, baik informasi yang diminta maupun tidak, melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, Undang-Undang tersebut juga mewajibkan setiap badan publik untuk membuat sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan prinsip cepat, mudah, dan berbiaya murah.
Dengan terbukanya akses informasi, diharapkan masyarakat dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Keterbukaan informasi dimaksud tidak hanya merupakan suatu bentuk upaya pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, namun juga sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mendukung terselenggaranya pelayanan informasi publik dimaksud, diperlukan standar operasional prosedur yang mengatur pelayanan informasi publik dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
Survei Kepuasan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Marga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permen PAN RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.
Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menerbitkan 2 (dua) hasil survey yang terdiri dari:

  1. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Publik yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama kurun waktu Semester I (Januari – Juli 2019);
  2. Survey Kepuasan Masyarakat terhadap kegiatan publikasi kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga yang telah dilaksanakan pada media sosial Instagram (IG: @info_binamarga)