Spesifikasi Khusus Galian Biasa untuk Timbunan Tambahan Sementara Sebagai Material Surcharge, terdiri atas 1. SS4.02 Umum; 2. SS4.03 Galian Biasa (Common Excavation), Galian Batu Lunak, Galian Perkerasan Berbutir, dan Galian Perkerasan Beton; 3. SS4.06 Pembentukan Timbunan Badan Jalan dan Daerah Urugan; 4. SS4.16 Timbunan Tambahan Sementara sebagai Material Surcharge

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor  18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton untuk  Pembangunan dan Preservasi Jalan (Berita Negara Republik  Indonesia Tahun 2018 Nomor 891), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pedoman ini menetapkan ketentuan perencanaan, spesifikasi teknis komponen, tata cara instalasi, dan metode kalibrasi, serta prosedur validasi dan uji keberterimaan guna menjamin akurasi, konsistensi data, dan legalitas operasional sistem Weigh-in-Motion (WIM) secara berkelanjutan.

Pedoman ini mengatur ketentuan dan tata cara penyelenggaraan pengumpulan data beban sumbu kendaraan secara dinamis atau Weigh-In-Motion (WIM) pada jaringan jalan, yang meliputi prinsip dan konsep sistem WIM, organisasi dan kelembagaan, perencanaan lokasi dan pos WIM, persyaratan teknis sistem dan peralatan, pengumpulan, dan pemanfaatan data, penentuan teknologi dan desain lokasi. Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam mendukung kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pengelolaan infrastruktur jalan serta analisis karakteristik lalu lintas kendaraan barang, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kendaraan.

Pekerjaan ini mencakup penyediaan, perakitan, pengisian, dan pemasangan bronjong mesh tulangan baja galvanis sebagai struktur penahan tanah atau pelindung tebing/sungai untuk menahan erosi, longsoran, tumbukan akibat aliran debris material. Bronjong mesh tulangan baja galvanis adalah struktur berbentuk keranjang yang terbuat dari tulangan baja yang dilapisi galvanis, dirangkai menjadi satu kesatuan dan diisi dengan batu untuk memberikan stabilitas geser terhadap tumbukan, erosi, dan gerusan.

Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen menyediakan infrastruktur jalan nasional yang berkeselamatan dan mengurangi angka kecelakaan di titik-titik rawan kecelakaan (blackspot). Indikasi penanganan jalan termuat dalam dokumen Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040. Salah satu rencana Flyover/Underpass/Terowongan Khusus/Jembatan Bentang Panjang di Provinsi Sumatera Barat adalah Pembangunan Flyover Panorama I (Sitinjau Lauik I). Lokasi proyek berada di ruas jalan nasional Batas Kota Padang-Simpang Lubuk Begalung Nomor Ruas 043.11 sebagaimana nama ruas terdahulu adalah Ruas Batas Kota Padang-Jln. Simpang Haru yang merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Solok dengan Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat. Pada ruas ini terdapat segmen jalan yang alinyemen vertikal dan horizontal di luar standar, sehingga cukup ekstrem untuk dapat dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar yang membawa/mendistribusikan kebutuhan konsumsi masyarakat. Lokasi ini dikenal luas oleh masyarakat Sumatera Barat dengan nama Panorama I (Sitinjau Lauik I) karena dari tikungan ini bisa memandang dari ketinggian ke arah Kota Padang/Laut/ Samudera Hindia. Untuk dapat melewati tikungan ini, dibutuhkan skema antrian bergantian karena radius putar kendaraan dari arah Kota Padang yang harus memakai lajur dari arah Solok untuk dapat menanjak. Akibatnya tidak jarang juga terjadi kecelakaan akibat gagalnya kendaraan untuk melintasi tikungan ini.

Pedoman ini mengatur tata cara pelaksanaan pengujian teknis pascapelaksanaan pekerjaan konstruksi perkerasan jalan dan beton struktur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, dimensi, kuantitas, dan kualitas hasil pekerjaan. Pedoman ini mencakup ketentuan mengenai pemeriksaan dokumen, pemeriksaan visual lapangan, penentuan lokasi dan jumlah titik uji, pengambilan contoh uji, metode pengujian, serta evaluasi hasil pengujian pada perkerasan jalan dan beton struktur. Untuk pekerjaan jalan, pedoman ini meliputi pengujian pada perkerasan beraspal, perkerasan kaku yang diperlukan untuk menilai kondisi dan mutu hasil pekerjaan. Untuk pekerjaan beton struktur, pedoman ini meliputi pemeriksaan visual, pengukuran dimensi dan geometri struktur, pengujian tidak merusak (non-destructive test), dan pengujian merusak (destructive test). Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengujian pascapelaksanaan pekerjaan konstruksi perkerasan jalan danbeton struktur secara sistematis, objektif, dan konsisten.

Dengan tujuan untuk mendetailkan ketentuan dalam Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant) (18/P/BM/2023), diperlukan Suplemen Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant/AMP) Nomor 01/S/P/BM/2026. Suplemen ini menggantikan Suplemen Pedoman Nomor 02/S/P/BM/2025, dengan penambahan substansi pada lampiran normatif sebagai berikut: formulir pemeriksaan unit decanter (pencair aspal dalam kemasan drum/kantong), dan formulir pemeriksaan unit ketel aspal berpengaduk. Suplemen Pedoman sebelumnya hanya berisikan formulir pemeriksaan alat feeder system yang diperuntukkan untuk memproduksi campuran Aspal Buton (Asbuton) olahan jenis butir (Asbuton B 50/30), dengan penambahan ini, pemeriksaan AMP memastikan Komponen Unit Pencampur Aspal atau AMP dapat memproduksi campuran beraspal panas Asbuton B 50/30, Asbuton Pracampur, dan Asbuton Murni. Penerbitan Suplemen Pedoman ini memastikan AMP dapat menghasilkan campuran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan spesifikasi teknis. Suplemen Pedoman ini terdiri atas lampiran formulir yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan AMP pada tahap I, tahap II, dan tahap III. Hasil pemeriksaan selanjutnya dituangkan ke dalam sertifikat laik operasi. Suplemen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Nomor 18/P/BM/2023 tentang Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (Asphalt Mixing Plant).

Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2026 tanggal 1 Juli 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi Dalam Rangka  Penanganan Darurat Bencana Melalui Penyedia di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga