Pedoman Desain Geometrik Jalan (PDGJ) ini merupakan revisi Pedoman Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota tahun 1997 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum, meliputi perubahan struktur penyajian untuk memudahkan pemahaman pengguna, perluasan substansi, dan perbaikan kandungannya. Revisi ini disusun untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam meningkatkan kinerja jalan di Indonesia terutama setelah terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Desain Teknis Jalan. Di samping itu, juga mempertimbangkan acuan yang sudah menjadi standar internasional seperti A Policy On Geometrik Design Of Highways And Streets (AASHTO, 2011, 2018) dan Geometric Design (AUSTROADS, 2016), agar prasarana jalan yang dibangun dapat melayani transportasi barang dan jasa secara aman, cepat, murah, dan nyaman dengan tingkat kredibilitas yang tinggi untuk meningkatkan daya saing.

Pedoman peningkatan kinerja laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga ini menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksaaan pengelolaan laboratorium uji meliputi prasarana, sarana dan sumber daya manusia di laboratorium uji. Pelaksanaan peningkatan kinerja laboratorium uji dapat berupa bimbingan teknis, pendampingan teknis dan diseminasi.  

Pedoman ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pengklasifikasian laboratorium uji di Direktorat Jenderal Bina Marga. Pengklasifikasian laboratorium uji ini dilakukan berdasarkan tahapan penilaian yang meliputi penilaian prasarana, sarana, sumber daya manusia laboratorium uji dan minimum pengujian yang dapat dilakukan oleh laboratorium uji dengan batasan yang jelas pada laboratorium uji meliputi laboratorium tanah, aspal, agregat, campuran beraspal dan beton, serta khusus untuk Balai Teknik (Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur) di Direktorat Jenderal Bina Marga mencakup laboratorium geosintetik dan laboratorium tiang.

Pelaksanaan Pekerjaan Perlindungan Tiang Pancang Baja dengan Lapis Lindung Glass Flake dimaksudkan untuk memberikan perlindungan struktur tiang pancang baja yang berada di lingkungan air laut dari kerusakan akibat korosi (maksimum 10%  dan struktur tiang pancang masih memenuhi syarat kekuatan untuk menahan beban rencana) dengan menggunakan lapis lindung glass flake agar tiang pancang baja tetap berfungsi sesuai dengan umur rencananya.

Pedoman Penyelidikan Geologi Teknik dalam Pembangunan Terowongan Jalan disusun melalui studi pustaka beberapa standar dan pedoman penyelidikan tapak bagi pembangunan terowongan jalan yang berlaku di beberapa negara, antara lain di Jepang (JSCE, 2018), Hong Kong (AGS, 2004), Amerika Serikat (FHWA, 2009), serta Norwegia (NPRA, 2005). Penyelidikan batuan dan tanah dalam dokumen ini juga mengacu pada Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No: 30/SE/M/2015 dan SNI 8460:2017.

Pedoman ini berisi prosedur dan ketentuan penyelidikan geologi teknik, meliputi penyelidikan aspek geomorfologi, batuan dan tanah, struktur geologi, airtanah, dan kegempaan, pada tiap tahap pembangunan terowongan jalan di Indonesia. Pedoman ini juga menetapkan prosedur dan ketentuan penyelidikan dampak terhadap lingkungan geologi akibat pembangunan terowongan jalan.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan SNI Bidang Jalan dan Jembatan yang mencakup proses usulan standar yang akan didaftarkan menjadi SNI, tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk Pengawasan Pengendalian Dokumen dan Rekaman Kegiatan, untuk dipergunakan oleh Penyedia Jasa (Konsultan dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Operasional Prosedur ini meliputi Persiapan Daftar Induk Dokumen dan Daftar Induk Rekaman sampai dengan Penggunaan Dokumen.

Prosedur legalisasi NSPK ini berlaku bagi Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan serta Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktorat/BBPJN/BPJN/Balai Teknik/Sekretariat BPJT dalam melakukan usulan penyusunan NSPK di Direktorat Jenderal Bina Marga, dalam proses pengesahan dan persetujuan NSPK dalam kewenangan Direktur Jenderal Bina Marga. Batasan dari prosedur legalisasi NSPK ini ialah mulai dari penetapan skala prioritas pengajuan persetujuan sampai dengan pengesahan oleh Direktur Jenderal Bina Marga serta pengendalian dokumen NSPK oleh Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan.

Prosedur penyusunan NSPK ini berlaku bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga/Direktorat/BBPJN/BPJN/Balai Teknik/Sekretariat BPJT dalam melakukan usulan penyusunan NSPK di Direktorat Jenderal Bina Marga. Batasan dari lingkup usulan penyusunan NSPK ini mulai dari identifikasi kebutuhan, pengusulan judul, penyusunan dan pembahasan sampai dengan pengesahan sementara dokumen NSPK sebelum dilakukan legalisasi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup penerapan Standar Operasional Prosedur ini berlaku bagi Rapat Persiapan Penunjukan (Pre Award Meeting) dalam rangka penerbitan Surat Penunjukan