Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan padat yang awet berupa lapis fondasi dan lapis aus campuran beraspal panas yang terdiri dari agregat, bahan aspal dan tailing, yang dicampur secara panas di pusat instalasi pencampuran, serta menghampar dan memadatkan campuran tersebut di atas fondasi atau permukaan jalan yang telah disiapkan sesuai dengan Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 (Revisi 2) dan memenuhi garis ketinggian serta potongan memanjang yang ditunjukkan dalam gambar rencana. Tailing yang dimaksud dalam Spesifikasi ini adalah tailing yang sudah tercampur secara alami dan memiliki paling sedikit 1% (% berat) kandungan material alami atau sedimen non tailing yang terbawa aliran sungai dan mengendap di area Ajkwa Timika.  

Pekerjaan yang diuraikan dalam Spesifikasi ini harus mencakup pengadaan, pemasangan (perakitan), pengetesan dan komisioning dari semua material dan peralatan dalam hubungan dengan instalasi kelistrikan Penerangan Jalan Umum yang berlaku pada Pasal 9.2.1.1 harus digunakan dalam spesifikasi ini.

Manual Desain Perkerasan (2013) terdiri atas dua bagian yaitu, Bagian I yang membahas desain perkerasan jalan baru dan Bagian II yang membahas desain rehabilitasi dan rekonstruksi perkerasan. Setelah digunakan sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2013 berbagai masukan telah diperoleh dari pengguna manual baik yang secara langsung maupun yang diperoleh dari pengamatan terhadap praktek implementasi manual dalam perencanaan.
 

Berdasarkan tingginya kebutuhan penyediaan prasarana jalan ditengah keterbatasan anggaran yang tersedia dan mempertimbangkan perbedaan harga material yang berlaku di berbagai daerah, dirasa perlu untuk memperluas opsi pilihan struktur perkerasan yang diatur dalam Manual Desain Perkerasan (MDP) 2017. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi desain, data VDF dan distribusi beban kelompok gandar kendaraan niaga (HVAG) perlu dimutakhirkan. Optimalisasi ini dituangkan dalam Suplemen MDP 2017 No. 01/S/MDP 2017.

Suplemen MDP 2017 No. 01/S/MDP 2017 merupakan pelengkap dan bagian yang tidak terpisahkan dari MDP 2017 (No. 02/M/BM/2017) dan untuk itu harus dibaca sebagai satu kesatuan manual.
 

Standar Operasional Prosedur menetapkan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKA) oleh Satuan Kerja (Satker) di Direktorat Jenderal Bina Marga dan pemenuhan kelengkapan dokumen/data pendukung, mulai dari kegiatan menyusun kertas kerja (KK) RKA Satker sampai dengan penyampaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal.
 

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai tata cara pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan menggunakan E-Monitoring dan Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP) Terpadu di Direktorat Jenderal Bina Marga.
 

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan untuk pembuatan Gambar Rekaman Akhir (As Built Drawing) pekerjaan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai dari dana APBN.
 

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk tata cara penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga.
 

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pemeriksaan bertahap untuk Sertifikasi Laik Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant mulai dari tahap penentuan inspektur hingga penerbitan laporan dan berlaku pada Unit Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.
 

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.