Standar Operasional ini menetapkan ketentuan, tata cara, dan proses penyusunan maupun kaji ulang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga mulai dari usulan penyusunan, pembahasan awal sampai dengan penetapannya. NSPK yang dimaksud mencakup Rancangan Peraturan Menteri, Surat Edaran Direktur Jenderal, Standar Nasional Indonesia (SNI), Pedoman, Manual, dan Spesifikasi (Umum/Khusus/Khusus Interim).  

Pekerjaan ini adalah pengadaan unit elevator, pembongkaran Elevator eksisting, pemasangan, pengujian dan komisioning elevator tipe Passanger Elevator pada Jembatan Ampera untuk sarana penunjang aktivitas wisata pada lokasi tersebut dengan menerapkan ketentuan Peraturan Menteri PUPR No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Menajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2017 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Elevator dan Eskalator.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan kegiatan penyerahan-penyaluran barang (peralatan jalan dan jembatan termasuk suku cadang) antar unit kerja di dalam Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini mengatur Penyerahan Pekerjaan Selesai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Satuan Kerja (Kasatker) yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan kategori Pengadaan Langsung Barang/Jasa lainnya yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini mengatur tata cara inspeksi kondisi kelengkapan dan peralatan keselamatan konstruksi yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini meliputi kegiatan pengumpulan dan rencana kerja tahunan yang terdiri atas sasaran pelaksanaan kegiatan, rincian rencana kegiatan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana rapat koordinasi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan kertas kerja Satuan Kerja (Satker).

Spesifikasi khusus interim ini mencakup persyaratan teknis aspal modifikasi yang mengandung vulkanisat karet alam padat Standard Indonesian Rubber 20 (SIR 20), yang selanjutnya disebut Aspal Karet Alam Padat (AKAP), yang digunakan sebagai bahan pengikat untuk perkerasan jalan beraspal dengan kinerja yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan mutu AKAP yang disyaratkan dalam spesifikasi ini. AKAP diklasifikasikan sebagai aspal modifikasi elastomer.

Timbunan pilihan yang menggunakan FABA merupakan timbunan (dapat berfungsi sebagai lapis penopang) yang menggunakan abu batu bara sebagai bahan utama dan digunakan untuk pencapaian elevasi akhir tanah dasar perkerasan jalan yang disyaratkan serta memiliki persyaratan minimum nilai kekuatan California Bearing Ratio (CBR). Sementara lapis fondasi menggunakan FABA merupakan bagian perkerasan yang terletak antara lapis permukaan dengan lapis pondasi bawah (atau dengan tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah) yang menggunakan abu batu bara sebagai bahan utama dan berfungsi sebagai bagian perkerasan yang menahan beban roda dan sebagai perletakan terhadap lapis permukaan serta memiliki persyaratan minimum nilai kekuatan Unconfined Compressive Strength (UCS). Lapis fondasi yang diatur pada Spesifikasi Khusus ini dapat berupa campuran antara fly ash, bottom ash, yang diikat dengan semen, serta campuran bottom ash yang diikat dengan fly ash tanpa semen.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai tata cara pelaksanaan serah terima hasil pengadaan barang (suku cadang) yang dibiayai APBN di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan serah terima pengadaan barang (suku cadang) sehingga sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan peraturan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan serah terima pengadaan barang (suku cadang) yang menjamin ketepatan biaya dan waktu, serta administrasi.