Pekerjaan ini meliputi penyediaan dan pemasangan peredam getaran jenis magneto-rheologi (magnetorheological damper) serta pendukungnya, dan penyediaan dan pemasangan atau penggantian jenis peredam karet sintetis neopren (neoprene rubber damper).

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan kelengkapan pelaksanaan kegiatan peresmian infrastruktur jalan dan jembatan oleh Direktur Jenderal Bina Marga di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme untuk mengusulkan penanganan jalan daerah yang akan ditangani melalui program Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, yang meliputi tahap perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima barang milik negara kepada Pemerintah Daerah.

Pedoman ini menetapkan prosedur pemeliharaan Sistem Monitoring Kesehatan Struktur (SMKS) pada jembatan di ruas jalan tol dan jalan non tol untuk memastikan keandalan SMKS dalam mengawasi beban dan respons struktur jembatan sepanjang umur layan SMKS yang telah direncanakan. Penilaian kinerja SMKS melibatkan tingkat pengoperasian, penilaian tingkat pengaturan ambang batas dan penilaian periode layan, yang menjadi dasar untuk menentukan jenis pemeliharaan seperti rutin, intensif, atau rehabilitasi yang dibedakan berdasarkan ruang lingkup dan metode perbaikannya.

Pedoman ini menentukan prosedur pengoperasian Sistem Monitoring Kesehatan Struktur (SMKS) jembatan yang berada di dalam ruas jalan tol dan jalan nontol untuk dapat menjamin kehandalan SMKS dalam memantau beban dan respons struktur jembatan selama umur layan SMKS yang direncanakan.

Pedoman ini menetapkan prosedur perancangan dan pemasangan SMKS jembatan yang berada di dalam ruas jalan tol dan jalan nontol untuk dapat menjamin keandalan SMKS dalam memantau beban dan respons struktur jembatan selama umur layan SMKS yang direncanakan.

Pekerjaan ini mencakup perbaikan perletakan (bearing) jembatan untuk mengatasi masalah toleransi fabrikasi, distorsi termal, korosi, dan perakitan yang umumnya menimbulkan celah antara muka bangunan atas dan pelat perletakan (secara konvensional diperbaiki dengan pelat baji) agar menjamin distribusi beban yang merata dengan bidang kontak penuh.

Pekerjaan ini meliputi penyediaan dan pemasangan kayu sebagai matras timbunan badan jalan di tanah lunak dengan muka air tanah tinggi atau daerah rawa, yang terdiri atas penyiapan material kayu, peralatan kerja, dan pelaksanaan pemasangan matras kayu.

Dokumen ini merupakan bagian dari Dokumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Prasarana Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga mencakup beberapa proses bisnis untuk memastikan tercapainya konsistensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam penanganan jembatan nasional.

Menetapkan kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan pada Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) yang meliputi Jalan Kelas I, Jalan Kelas II, dan Jalan Kelas III di: a. Pulau Sumatera; b. Pulau Jawa; c. Pulau Kalimantan; d. Pulau Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara; e. Pulau Sulawesi; f. Kepulauan Maluku; dan g. Pulau Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.