Perubahan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga  Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasaranya di Desa Tawiri Ambon yaitu tentang Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk: memberikan arah kebijakan dan kegiatan prioritas dalam penyelenggaraan program nasional KLLAJ pada kegiatan pilar 2, yaitu jalan yang berkeselamatan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Menteri; dan menjadi dasar bagi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun program dan kegiatan RAK LLAJ provinsi dan kabupaten/kota.

Ring pengunci baji (wedge locking washer) untuk sambungan baut mutu tinggi jembatan adalah sistem pengunci sambungan baut mutu tinggi pada jembatan baja yang merupakan sepasang ring yang saling mengunci bagian bajinya.

Mencabut: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pengusulan pemanfaatan material lokal substandar selain yang sudah menjadi penugasan maupun instruksi dari Pimpinan Tinggi Madya untuk penanganan Preservasi Jalan dan Pembangunan Jalan, yang diinisiasi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.  

Pekerjaan ini meliputi penyediaan, perakitan, dan pemasangan perlengkapan jalan baru atau penggantian perlengkapan jalan lama seperti perkerasan pada trotoar dan median menggunakan ubin batu alam (andesit), ubin keramik atau blok beton (paving block) pracetak, penutup lubang drainase (manhole cover), kisi pohon (tree grate), lubang saringan pembuangan (drain grate), sprinkler, instalasi pipa galvanis, pompa pendorong, rumah pompa, tempat sampah yang digalvanisasi (galvanized), bangku/kursi, kereb, lampu penerangan pedestrian, lampu sorot outdoor, lampu outdoor tipe strip LED, lampu lantai (uplight), lampu penerang di tunnel, bollard pembatas pedestrian, marka Coldplastic Methyl Methacrylate (MMA) resin, papan lantai Wood Plastic Composite (WPC), sculpture corten steel, ornamen jembatan pelengkung, sekan pile (batu alam dan vertical garden), papan penunjuk arah lalu lintas, papan informasi digital (digital signage), drinking water fountain, stand parkir sepeda, pagar dekoratif, handrail, tiang bendera, tangga inspeksi, pengecatan dinding waterproof, epoxy lantai di tunnel, ornamen aluminium sheet, ornamen relief batu candi, pagar beautifikasi, dan patung stainless steel, sistem penyiraman tanaman, dan vertical garden pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.  

Spesifikasi Khusus Pembangunan Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu Seksi 2B, yang terdiri atas Spesifikasi Khusus Jalan Tol Seksi SS10.03 Beton Pratekan (Prestressed Concrete).

Pekerjaan ini meliputi penyediaan lapis fondasi daur ulang perkerasan eksisting dengan semen dan aspal emulsi, yang berupa penyediaan atau pengadaan bahan, penggarukan atau pengupasan sebagian atau seluruh ketebalan lapis perkerasan beraspal eksisting (bilamana diperlukan) untuk menghasilkan ketebalan lapis perkerasan beraspal eksisting sesuai rancangan dan pengangkutannya keluar area pekerjaan, pencampuran, pemadatan, pembentukan permukaan (shaping), perawatan (curing), penyelesaian akhir (finishing), dan pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini sesuai dengan Spesifikasi Khusus, garis, kelandaian, ketebalan, dan penampang melintang sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar atau yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan dasar pertimbangan dan tata cara pengusulan penanganan jalan dan jembatan nonnasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang merupakan penugasan oleh Presiden maupun Menteri Pekerjaan Umum.  

Kontras dengan situasi di sepanjang Koridor Pantura, banyak daerah di sekitar Koridor Pantai Selatan (Pansela) Jawa relatif belum berkembang dan terisolasi karena rendahnya infrastruktur yang mendukung/yang tersedia. Terpusatnya kegiatan perekonomian di Pantura, membuat koridor tersebut menjadi terlalu jenuh dan padat. Oleh karena itu, Pemerintah bertujuan untuk mendistribusikan kegiatan perekonomian dari Koridor Pantura ke Koridor Pansela dengan mengembangkan infrastruktur dan aksesibilitas yang lebih memadai.