Ruang Lingkup berlakunya manual ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan kontrak pekerjaan Rekonstruksi Jembatan yang dibiayai dengan Dana Hibah (Grant) dari Pemerintah Jepang melalui JICA di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.   

Pedoman menentukan proyeksi jumlah penduduk terdampak, waktu peringatan, waktu evakuasi, kapasitas jalur evakuasi ideal, jarak jangkauan, jumlah jalur evakuasi, dan jumlah kapasitas jalur eksisting dalam rangka penyediaan jalur evakuasi bencana alam tsunami, serta menetapkan prosedur perencanaan teknis jalur evakuasi.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi usulan program terkait dengan preservasi jalan, preservasi jembatan, dan off pavement di Direktorat Jenderal Bina Marga. Untuk usulan program preservasi jembatan khusus tidak termasuk dalam ruang lingkup SOP ini.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan, tata cara, dan metode pelaksanaan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Direktorat Jenderal Bina Marga. Standar Operasional Prosedur ini meliputi proses perencanaan penilaian dan pengujian kecukupan rancangan pengendalian, penilaian/evaluasi penerapan pengendalian intern di tingkat entitas, penilaian pengendalian intern di tingkat proses/transaksi, dan penilaian menyeluruh dan penarikan kesimpulan.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penyusunan program pemeriksaan kepatuhan intern dan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan intern dalam rangka penerapan kepatuhan terhadap tugas dan fungsi Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) dalam penanganan Kontrak Kritis pada tahun berkenaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Mencabut:  Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Permen PUPR No. 15 /PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.  Permen PUPR No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan dasar dan tahapan pelaksanaan Pemutusan Kontrak pada pekerjaan konstruksi/konsultansi/pengadaan barang (epurchasing/tender/seleksi) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi penggunaan Tenaga Ahli, pengusulan penggantian penggunaan Tenaga Ahli, persetujuan penggantian, sampai dengan mobilisasi Tenaga Ahli Pengganti oleh Pengguna Jasa atau permohonan dari Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.