NSPK

Beranda Produk Semua
Beranda Produk Semua
 

NSPK - Semua   |   Rekap NSPK

Kategori Judul Dokumen Tahun Viewed
Prosedur Manajemen
SOP/UPM/DJBM-156 tentang Prosedur Pengelolaan Non Limbah B3

Prosedur ini menetapkan pengelolaan non limbah B3, termasuk penyimpanan dan pengiriman non limbah B3 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2021-12-30 02:31:44
2021 261
Prosedur Manajemen
SOP/UPM/DJBM-154 tentang Prosedur Pelaksanaan SMKK

Ruang lingkup prosedur adalah menetapkan tata cara dan mekanisme pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada tahap pembangunan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2021-12-30 02:30:05
2021 613
Prosedur Teknis
SOP/UPM/DJBM-152 tentang Prosedur Pendampingan Teknis

Ruang lingkup Prosedur ini meliputi tata cara permohonan dan pelaksanaan Pendampingan Teknis oleh unit kerja pemohon pendampingan terhadap permasalahan pelaksanaan konstruksi, preservasi, keselamatan, dan keamanan jalan dan jembatan.

2021-12-30 02:27:12
2021 393
Prosedur Teknis
SOP/UPM/DJBM-151 tentang Prosedur Izin Penggunaan Daa Kegiatan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) Akibat Bencana Bidang Bina Marga

Prosedur ini menetapkan proses dan kelengkapan administrasi, teknis dan biaya dalam pengusulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana dalam penanganan kerusakan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

2021-12-30 02:25:21
2021 391
Prosedur Manajemen
SOP/UPM/DJBM-150 tentang Proserdur Permohonan Persetujuan Izin Kerja Pekerjaan Resiko Besar

Prosedur ini menetapkan tata cara dan mekanisme pengajuan persetujuan izin kerja untuk pekerjaan resiko besar yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

2021-12-30 02:23:25
2021 296
Prosedur Teknis
SOP/UPM/DJBM-149 tentang Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, dan Peluang

Prosedur ini terkait pelaksanaan identifikasi nilai resiko pelaksanaan konstruksi dalam bentuk formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, Dan Peluang (IBPRP) yang meliputi risiko terhadap pekerja, peralatan, material, dan lingkungan/publik.

2021-12-30 02:20:37
2021 467
Prosedur Teknis
SOP/UPM/DJBM-126 Rev:01 tentang Prosedur Tata Kerja Penilik Jalan

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan pengamatan pemanfaatan kondisi jalan dan pemeliharaan jalan, termasuk di dalamnya laporan pengamatan, dan usulan penanganan gangguan jalan.

2021-12-30 02:18:38
2021 469
Pedoman Teknis Bidang Jalan
Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 22/SE/Db/2021 tentang Manual Aplikasi Sistem Program Pemeliharaan Jalan Provinsi/Kabupaten atau Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS) (Manual Nomor 04/M/BM/2021)

Aplikasi sistem program PKRMS adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk bisa dioperasikan dengan mudah, untuk mendukung manajemen aset jalan, perencanaan, pemrograman dan persiapan pekerjaan pemeliharaan aset untuk jalan daerah, khususnya jalan Provinsi dan Kabupaten. Tipe jalan daerah umumnya jalan yang relatif sempit yang terdiri dari satu jalur lalu lintas dengan 2 lajur. PKRMS dirancang untuk mengisi kesenjangan/gap antara IRMS yang agak kompleks (seringkali sebagian besar dijalankan dari Bina Marga Pusat, dan sebagian besar berfokus pada jalan Nasional), dan aplikasi elektronik dan manual lainnya yang digunakan untuk pengelolaan jalan Provinsi/Kabupaten. PKRMS membutuhkan data jalan standar yaitu, atribut ruas jalan dan Data Reference Points, inventaris, kondisi dan data lalu lintas. (Opsional) Data Centre line GPS dapat diimpor ke PKRMS untuk memfasilitasi pemetaan dasar dan informasi perencanaan ke aplikasi pemetaan eksternal. Data Roughnes (IRI) juga dapat di import ke dalam PKRMS dan dipergunakan untuk analisis penanganan meskipun bersifat opsional dengan data rekaman otomatis selama survei kondisi jalan menggunakan Roughometer atau Roadroid atau alat sejenisnya  Inventarisasi jalan menetapkan karakteristik dasar aset jalan sebagai berikut: 1)    Lebar Perkerasan (hingga 0,1 m terdekat) 2)    Jenis Perkerasan 3)    Lebar Bahu, Kiri dan Kanan (hingga 0,1 m terdekat) 4)    Tipe Bahu, Kiri dan Kanan 5)    Tipe Drainase, Kiri dan Kanan 6)    Tata Guna Lahan, Kiri dan Kanan Norma pemeliharaan rutin menggunakan asumsi yang didokumentasikan dalam manual PKRMS. Ini memberikan tingkat pemeliharaan rutin minimum dan harus dilengkapi dengan BMW dalam keadaan yang sesuai. Norma kuantitas dan harga satuan akan bervariasi tergantung pada medan topografi (datar, bukit, dan pegunungan) dan lokasi dan harus ditinjau berdasarkan pengalaman, dan memperhitungkan penampang jalan dan Rumija. Untuk pekerjaan utama, data berbagai tipe kerusakan kondisi jalan per segmen yang disurvey (misal. Interval per 100m atau 200m) dikonversikan kedalam kombinasi kerusakan menjadi nilai Treatment Trigger Index (TTI). TTI per segmen digunakan untuk menilai kondisi keseluruhan dan penentuan penanganan untuk masing masing segmen.  Direktorat Jenderal Bina Marga berupaya untuk memenuhi tingkat layanan Jaringan Jalan Nasional sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan pada saat yang akan datang dengan biaya dan risiko terkecil. Kondisi penyelenggaraan aset jaringan jalan yang dituju didasarkan pada praktek-praktek manajemen aset prasarana yang telah dijalankan di berbagai negara, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabiitas.  Manual ini merupakan salah satu bentuk perangkat Direktorat Jenderal Bina Marga yang secara bertahap menerapkan prinsip-prinsip manajemen aset prasarana dalam penyelenggaraan manajemen aset jaringan jalan nasional. Manual PKRMS ini sudah menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak saat ini, dimana penerapan manajemen aset difokuskan pada pekerjaan preservasi jalan, yang mencakup beberapa proses bisnis yang harus dilaksanakan secara bersamaan dan terintegrasi, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi upaya Direktorat Jenderal Bina Marga dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

2021-12-22 15:48:32
2021 1167
Pedoman Teknis Bidang Jalan
Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 23/SE/Db/2021 tentang Pedoman Desain Drainase Jalan (Pedoman Nomor 15/P/BM/2021)

Adanya kelebihan air atau kelembaban yang tidak semestinya di dalam struktur badan jalan, akan berdampak menurunnya kinerja teknik material struktur konstruksi, fungsional dan lingkungan jalan. Karena itu struktur badan jalan harus dilindungi dari masuknya air, baik dari aliran permukaan saat hujan maupun dari aliran air bawah permukaan, yaitu melalui pengelolaan laju dan volume aliran air dalam upaya mengurangi risiko lebih buruk pada sistem jalan dan lingkungan. Indonesia yang beriklim tropis dengan curah hujan cukup tinggi, ini sangat berrisiko masuknya air ke badan jalan jika tidak dikelola dengan pengendalian yang baik dan benar, bisa terjadi kerusakan lingkungan, konstruksi perkerasan jalan sebelum mencapai umur rencananya dan hambatan lalu lintas. Banyak terjadi kerusakan dibeberapa ruas jalan di Indonesia, yang diduga salah satu penyebabnya adalah masalah penanganan drainase jalan yang kurang optimal, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya hambatan lalu lintas yang berdampak pada kerugian waktu, biaya dan sosial yang besar bagi pengguna jalan.  Penanganan yang tepat menjadi sangat penting, kita ketahui adanya tahapan  penanganan, yang dimulai dari perencanaan, desain, pengoperasian dan pemeliharaan. Pada tahap desain dibutuhkan adanya pedoman desain drainase yang lebih komprehensif yang tidak fokus pada masalah aspek teknis saja, tetapi perlunya memperhatikan aspek pemahaman dan pertimbangan menyangkut keselamatan, fungsi, peran, prinsif, dan dampak. Dari beberapa pedoman desain drainase jalan yang ada, pada dasarnya sudah mengakomodasi semua kepentingan desain drainase jalan secara teknis. Pada pedoman ini, menyusun kembali dengan mensinkronisasi dari beberapa pedoman drainase yang ada di Kementerian PUPR. Selain itu adanya penambahan penekanan dalam hal pemahaman dan pertimbangan desain dari pengalaman praktek lapangan yang baik (Best practices). Pemahaman dan pertimbangan dalam desain drainase diperlukan karena desain  sistem  drainase  jalan membutuhkan  pola  pikir  yang menyeluruh  dan  terpadu  (Integrated  sistem), yang melibatkan stakeholder  terkait  (Multi Stakeholder) dan lintas sektoral guna menyelesaikan persoalan dan dampak di hulu dan hilir serta lingkungan jalan itu sendiri. Pedoman ini bertujuan untuk menyediakan berbagai teknik, metodologi, dan pedoman untuk mencapai tujuan desain drainase jalan, sehingga didapat keseragaman dalam  drainase jalan perkotaan dan luar kota, sehingga bisa menghasilkan desain teknis yang dapat memberikan aspek keselamatan, kelancaran dan kenyamanan bagi penggunan jalan dan lingkungan. Tujuan lain terutama bagi parapraktisi jalan agar mampu memahami permasalahan dan dampak serta pemeliharaan.  Lingkup substansi analisis pedoman ini mencangkup analisis yang dimulai dari analisis hidrologi dan hidrolika, meliputi desain komponen bangunan drainase jalan, yaitu saluran; permukaan, terbuka, tertutup, lereng, bawah permukaan, jembatan dan polder serta drainase jalan berwawasan lingkungan.  

2021-12-22 15:41:57
2021 984
Pedoman Teknis Bidang Jalan
Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 21/SE/Db/2021 tentang Pedoman Pembahasan Penyelenggaraan Keamanan Terowongan Jalan (Pedoman Nomor 14/P/BM/2021)

Direktorat Jenderal Bina Marga berupaya untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan dan peningkatan keamanan terowongan jalan diperlukan penanganan khusus terhadap keamanan terowongan, yaitu memberikan jaminan keamanan terowongan dan terlindunginya masyarakat beserta harta benda di sekitar terowongan oleh potensi reisiko kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan. Kondisi penyelenggaraan terowongan yang dituju didasarkan pada saat perencanaan yang telah dijalankan di berbagai negara, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tepat mutu, waktu, serta biaya dalam pelaksanaan pekerjaan terowongan jalan. Pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan terowongan jalan di seluruh Indonesia, tidak hanya yang terdapat di Jalan Nasional. Menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak saat ini, pedoman ini sebagai pegangan dan petunjuk bagi perencana, pembangun, pengelola terowongan pada waktu pembahasan perancangan, pelaksanaan, serta operasional dan preservasi konstruksi terowongan.

2021-12-22 15:37:58
2021 297