Standar Operasional Prosedur ini penerapanya meliputi tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen usulan izin perpanjangan atas pesetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract/MYC) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini mencangkup tata cara pengenaan sanksi daftar hitam kepada Peserta Pemilihan dalam Pengadaan barang/jasa atau Penyedia Jasa dalam pelaksanaan kontrak di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pedoman ini menentukan jenis kelengkapan, fungsi fasilitas pejalan kaki, penempatan dan dimensi, persyaratan teknis dan prosedur perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki di Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) di kawasan perkotaan.  

Spesifikasi khusus ini mencakup persyaratan teknis mengenai performa, kemampuan, dan komposisi bantal peredam perdampakan (Crash Cushion). Bantal peredam perdampakan adalah peralatan keamanan jalan yang dirancang untuk menyerap energi dari kendaraan yang menabrak dari depan atau samping.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2020 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Mara dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.
 

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya meliputi tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen usuan izin penggunaan dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat (PMTD) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini meliputi tata cara pengendalian Hasil Pekerjaan/Produk Tidak Sesuai (HPTS) pada seluruh Unit Pelaksana kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya berlaku untuk pengendalian arsip dinamis di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. gambaran umum Aplikasi PKRMS; 2. menu pada Aplikasi PKRMS; 3. data dan informasi; 4. proses penggunaan Aplikasi PKRMS; dan 5. tugas pengguna aplikasi PKRMS.