Standar Operasional Prosedur ini meliputi tata cara pengendalian Hasil Pekerjaan/Produk Tidak Sesuai (HPTS) pada seluruh Unit Pelaksana kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya berlaku untuk pengendalian arsip dinamis di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. gambaran umum Aplikasi PKRMS; 2. menu pada Aplikasi PKRMS; 3. data dan informasi; 4. proses penggunaan Aplikasi PKRMS; dan 5. tugas pengguna aplikasi PKRMS.

Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi: 1. Formula Tarif Perhitungan Usulan Besaran Sewa Barang Milik Negara berupa Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional; 2. Dokumen Bukti Dukung Faktor Penyesuai Sewa Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Penyewa; 3. Ketentuan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional; dan 4. Ketentuan Lainnya.

Pekerjaan ini mencangkup pelaksanaan struktur dinding penahan tanah segmental dan modular yang terdiri dari elemen perkuatan (batang tarik, batang tekan tarik, batang pengunci, geosintetik, dan pita polimer), panel pracetak, beton pengisi, blok modular, dan bahan timbunan serta harus sesuai dengan yang disyaratkan di dalam Spesifikasi Umum. Pekerjaan ini juga mencangkup pembuatan, pengangkutan, pelaksanaan, dan penyimpanan dinding penahan tanah segmental. 

Pedoman ini menentukan identifikasi jenis bangunan/saluran drainase jalan (permukaan jalan, bawah permukaan jalan, permukaan di sekitar lereng jalan, sistem polder, drainase jalan berwawasan lingkungan, dan drainase jembatan) serta menetapkan komponen yang di catat dalam inventarisasi (mencangkup data ukuran, dimensi dan bentuk) dan prosedur inventarisasi drainase jalan.

Spesifikasi Khusus ini telah disetujui untuk dipergunakan di Direktorat Jenderal Bina Marga dan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 1,2,3,4

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang tata cara pemantauan oleh Petugas Pelaksana Pemantauan LHKPN Direktorat Jenderal Bina Marga terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Penyelenggara Negara (PN) sebagai wajib lapor LHKPN di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Oprasional Prosedur ini penerapannya meliputi tata cara penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya berlaku untuk mekanisme pengusulan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi pada Unit Pemilik Risiko (UPR) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.