Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) di Direktorat Jenderal Bina Marga. Standar Operasional Prosedur ini meliputi proses perencanaan penilaian dan pengujian kecukupan rancangan pengendalian, penilaian/evaluasi penerapan pengendalian intern di tingkat entitas, penilaian pengendalian intern di tingkat proses/transaksi, dan penilaian menyeluruh dan penarikan kesimpulan.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penyusunan program pemeriksaan kepatuhan intern dan pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan intern dalam rangka penerapan kepatuhan terhadap tugas dan fungsi Unit Kerja pada Direktorat Jenderal Bina Marga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BB/BPJN) di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaksanaan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting/SCM) dalam penanganan Kontrak Kritis pada tahun berkenaan di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Mencabut:  Permen PUPR No. 43/PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol. Permen PUPR No. 15 /PRT/M/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.  Permen PUPR No. 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan dasar dan tahapan pelaksanaan Pemutusan Kontrak pada pekerjaan konstruksi/konsultansi/pengadaan barang (epurchasing/tender/seleksi) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi penggunaan Tenaga Ahli, pengusulan penggantian penggunaan Tenaga Ahli, persetujuan penggantian, sampai dengan mobilisasi Tenaga Ahli Pengganti oleh Pengguna Jasa atau permohonan dari Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tahapan persetujuan penggunaan Teknologi Baru/Kompleks/Nonstandar yang diusulkan oleh pengusul teknologi yang berasal dari kalangan internal Direktorat Jenderal Bina Marga maupun eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu: Kapasitas Jalan Bebas Hambatan yang menjelaskan ketentuan dan prosedur perhitungan kapasitas jalan untuk desain dan evaluasi kinerja lalu lintas operasional suatu segmen JBH, meliputi kapasitas jalan (C) dan kinerja lalu lintas jalan yang diukur menggunakan derajat kejenuhan (Dj), kecepatan tempuh (Vt) dan/atau waktu tempuh (Wt).

Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol. 

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten.