Pedoman ini menetapkan tata cara pelaksanaan uji laik fungsi jalan serta penilaian pemeringkatan bintang pada jalan non tol dan jalan tol berdasarkan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administratif.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan penerimaan hasil konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menggunakan pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), termasuk pada Pekerjaan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan proses pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan kategori gratifikasi, pelaporan gratifikasi, dan tata cara Pengendalian Gratifikasi di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara dan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme pemberian hukuman disiplin kepada pegawai di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara penyelesaian temuan audit Inspektorat Jenderal yang tidak dapat ditindaklanjuti di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme usulan izin penggunaan barang impor dan/atau Tenaga Kerja Asing (TKA) di Direktorat Jenderal Bina Marga. (terupdate)

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen: a. permintaan reviu tunggakan pekerjaan sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN); dan b. usulan revisi anggaran akibat tunggakan pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Spesifikasi Khusus untuk Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, yang terdiri atas:  1. SS4.04 tentang Galian Batu, Pekerjaan ini meliputi timbunan badan jalan yang menggunakan hasil dari galian batu, penempatan, pemadatan dari bahan berbutir halus dan berbutir kasar yang disetujui untuk pembuatan timbunan dan pengolahan material dengan mutu yang dapat diterima, yang diperoleh dari sumber yang berasal dari galian batu (rock excavation) dan disetujui untuk digunakan sebagai timbunan sesuai dengan garis, ketinggian, kelandaian, ukuran dan penampang melintang seperti tampak dalam Gambar dan sesuai dengan petunjuk Konsultan Pengawas; dan  2. SS4.24 tentang Deep Cement Mixing (DCM), Deep Cement Mixing (DCM) adalah metode perbaikan tanah secara kimiawi dengan mencampur tanah di lokasi dengan bahan semen pada kedalaman tertentu.