Standar Operasional Prosedur ini menetapkan dasar dan tahapan pelaksanaan Pemutusan Kontrak pada pekerjaan konstruksi/konsultansi/pengadaan barang (epurchasing/tender/seleksi) oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen (PA/KPA/PPK) di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi penggunaan Tenaga Ahli, pengusulan penggantian penggunaan Tenaga Ahli, persetujuan penggantian, sampai dengan mobilisasi Tenaga Ahli Pengganti oleh Pengguna Jasa atau permohonan dari Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tahapan persetujuan penggunaan Teknologi Baru/Kompleks/Nonstandar yang diusulkan oleh pengusul teknologi yang berasal dari kalangan internal Direktorat Jenderal Bina Marga maupun eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga.

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu: Kapasitas Jalan Bebas Hambatan yang menjelaskan ketentuan dan prosedur perhitungan kapasitas jalan untuk desain dan evaluasi kinerja lalu lintas operasional suatu segmen JBH, meliputi kapasitas jalan (C) dan kinerja lalu lintas jalan yang diukur menggunakan derajat kejenuhan (Dj), kecepatan tempuh (Vt) dan/atau waktu tempuh (Wt).

Membentuk Tim Persiapan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol. 

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perencanaan, Penyusunan Program dan Anggaran Preservasi Jalan Provinsi/Kabupaten.

Pedoman ini menetapkan ketentuan umum, ketentuan teknis, perencanaan, persyaratan (spesifikasi dan konfigurasi jalan, bangunan mitigasi), pelaksanaan, institusi pengola dan prosedur permohonan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pembangunan jalan di kawasan hutan, sebagai petunjuk bagi penyelenggara jalan di kawasan hutan baik jalan baru maupun jalan eksiting. 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 900), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga serta seluruh pemangu kepentingan dalam penyediaan tanah pengganti dan/atau bangunan pengganti sebagai bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sektor jalan tol.    

Standar Operasional Prosedur ini penerapanya meliputi tata cara pelaksanaan telaah oleh Direktorat Kepatuhan Intern terhadap dokumen usulan revisi anggaran di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat.