Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup prosedur operasi standar Pelaporan Evaluasi dan Pengecekan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol, yang terdiri atas: 1. Mekanisme pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol secara berkala; dan 2. Mekanisme pelaporan evaluasi dan pengecekan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol dalam rangka penyesuaian tarif tol.

Pedoman ini menetapkan persyaratan atau ketentuan-ketentuan mengenai metode, bahan, peralatan, prosedur perancangan campuran di laboratorium, pelaksanaan dan pengendalian mutu pekerjaan lapis fondasi daur ulang perkerasan terpasang dengan semen, serta aspal emulsi di lokasi pekerjaan.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas sewa dari pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Jalan nasional yang dimaksud dalam Standar Operasional Prosedur ini mencakup jalan nasional tol maupun non tol.

Mencabut  Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan pelaksanaan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan, yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang diakhiri dengan penyusunan Berita Acara Verifikasi dan Validasi (VV) tingkat Direktorat dan Laporan Penilaian Tingkat Kepercayaan Data Pemeriksaan. Prosedur juga menetapkan jadwal kegiatan, tanggung jawab, wewenang, dan pembagian tugas personel Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan penanganan keadaan darurat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terdiri atas pengkajian ketersediaan sumber dana serta penetapan dan tahapan pengadaan barang/jasa

Pekerjaan ini meliputi pelapisan beton dan penggunaan sebagai bahan tambah (admixture) dalam campuran beton, yang terdiri atas persiapan material, peralatan kerja, penyiapan permukaan beton, dan pelaksanaan penerapan Colloidal Nano Silica Hydrogel (CNSH) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi perubahan lingkup konstruksi pada pengusahaan jalan tol, yang meliputi: pengusulan perubahan lingkup konstruksi, pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung, evaluasi kesesuaian lingkup konstruksi, evaluasi kuantitas, evaluasi biaya, dan persetujuan atas rekomendasi hasil evaluasi perubahan lingkup konstruksi sebagai acuan untuk proses evaluasi perubahan rencana usaha.

Penyusunan pedoman ini adalah mendukung penyelenggaraan Manajemen Aset Prasarana Jalan di Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya untuk jalan Kota melalui City Road Management System (CRMS)

Untuk melengkapi Surat Edaran DIrektur Jenderal Bina Marga Nomor 15/SE/Db/2021 tentang Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tahun 2021 dan Suplemen Pedoman Nomor 02/S/Pd/BM/2022 tentang Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan yang sudah terbit serta sehubungan dengan kebutuhan di lapangan terkait gambar standar jembatan rangka baja permanen