Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk unit kerja terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga serta seluruh pemangu kepentingan dalam penyediaan tanah pengganti dan/atau bangunan pengganti sebagai bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di sektor jalan tol.    

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2020 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unsur terkait di Direktorat Jenderal Bina Mara dalam menerapkan pengadaan barang dan jasa konstruksi bidang jalan dan jembatan melalui pembelian pada katalog elektronik sektoral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Bina Marga.
 

Menginstruksikan kepada: 1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air; 2. Direktur Jenderal Bina Marga; 3. Direktur Jenderal Cipta Karya; 4. Direktur Jenderal Perumahan; 5. Direktur Jenderal Bina Konstruksi; 6. Komite Keselamatan Konstruksi; 7. Kepala Satuan Kerja (Kasatker); dan 8. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. gambaran umum Aplikasi PKRMS; 2. menu pada Aplikasi PKRMS; 3. data dan informasi; 4. proses penggunaan Aplikasi PKRMS; dan 5. tugas pengguna aplikasi PKRMS.

Lingkup Surat Edaran Menteri ini meliputi: 1. Formula Tarif Perhitungan Usulan Besaran Sewa Barang Milik Negara berupa Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional; 2. Dokumen Bukti Dukung Faktor Penyesuai Sewa Berdasarkan Jenis Kegiatan Usaha Penyewa; 3. Ketentuan Pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Melalui Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional; dan 4. Ketentuan Lainnya.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Nasional.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan Manajemen Aset Prasarana Jalan Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup beberapa proses bisnis dalam pekerjaan preservasi jaringan jalan nasional untuk memastikan tercapainya konsistensi, transparansi, dan berkelanjutan Pekerjaan Preservasi.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengaturan pelaksanaan pakerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tedampak COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih (Over Dimension-Overload/OD-OL) Pada Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan.