Produk Hukum

Beranda Produk Produk Hukum Semua

Produk Hukum - Semua

Kategori Judul Dokumen Tahun Viewed
SE Dirjen 12/SE/Db/2022 tentang Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan

Detail komponen penerapan SMKK pada Spesifikasi Umum kurang lengkap dibandingkan detail komponen penerapan SMKK pada Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karen itu telah diterbitkan Spesifikasi Khusus SKh-1.1.22 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan untuk mengakomodasi secara keseluruhan cara pengukuran dan pembayaran seluruh komponen penerapan SMKK sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022.

2022 591
SE Dirjen 03/SE/Db/2016 Surat Edaran tentang Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar dan/atau Spesifikasi Khusus di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, maka dipandang perlu untuk menetapkan Prosedur Persetujuan Penggunaan Teknologi Baru/Komplek/Non Standar dan/atau Spesifikasi Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

2022 116
Peraturan Menteri Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya tenaga kerja, bahan dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan atau satu jenis pekerjaan tertentu. Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung biaya pembangunan sebagai kelengkapan dalam proses pekerjaan konstruksi dan digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS atau owner's estimate (OE) dan HPP atau engineering's untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum estimate (EE). Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum bertujuan untuk mewujudkan transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum. 

2016 240
Keputusan Menteri Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 236A/KPTS/1997 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional

Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  236A/KPTS/1997 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, diterbitkan pada tanggal 10 Juni 1997

1997 304
SE Dirjen Surat Peninjauan Ulang Pekerjaan Kereb Beton untuk Jalan, Pengecatan Marka Jalan, dan Pengecatan Bagian-Bagian Jalan dan Jembatan Lainnya

Instruksi terkait keseragaman hasil pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan dari pekerjaan kereb beton untuk jalan, pengecatan marka jalan, dan pengecatan bagian-bagian jalan dan jembatan lainnya  

2022 251
SE Dirjen Surat Edaran Nomor 07/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pembahasan Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Khusus

Untuk meningkatkan keamanan pekerjaan konstruksi jembatan dan menjamin kualitas, serta melindungi struktur jembatan khusus, disusun Pedoman Pembahasan Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Khusus sebagai acuan desain, pelaksanaan, serta operasional pemeliharaan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Pedoman ini merupakan hasil sinkronisasi dan penambahan dari beberapa standar, pedoman, dan manual yang diterbitkan, baik oleh Direktorat Jenderal Bina Marga maupun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta code atau standar yang berlaku dan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemeliharaan jembatan khusus. Penambahan kandungan dari acuan yang ada dilakukan untuk melengkapi kebutuhan, sehingga dapat diaplikasikan baik oleh penyelenggara jembatan di pusat, di daerah, maupun pihak swasta. Pedoman ini disusun untuk mengakomodasi tantangan dan hambatan dalam pembangunan jembatan di Indonesia.

2022 132
Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

2021 173
Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2021 177
Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Stimulus Dalam Pengusahaan Jalan Tol Yang Terdampak Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Stimulus Dalam Pengusahaan Jalan Tol Yang Terdampak Pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019

2020 109
Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Dicabut:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

Mencabut:

Permen PUPR No. 02/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
Permen PUPR No. 05/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

2019 470