Rekayasa nilai atau value engineering (VE) merupakan proses pengambilan keputusan berbasis tim multidisipliner yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai nilai (value) terbaik suatu proyek dengan menjaga kualitas fungsi dan kinerja yang dibutuhkan. Kajian VE dapat diterapkan untuk seluruh siklus hidup proyek, yaitu: perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pembongkaran. Maksud dari kajian VE adalah untuk meningkatkan nilai (value) sistem dengan cara mengidentifikasi fungsi dan alternatif sistem melalui penentuan kriteria penentu keberhasilan sistem dan perspektif stakeholder. Hasil dari kajian VE berupa alternatif–alternatif yang teridentifikasi, akan dianalisis lebih lanjut oleh tim proyek.  

Pedoman Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) disusun sebagai petunjuk dalam Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU yang antara lain meliputi kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk kerjasama, kajian risiko, kajian dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah dan hal-hal lain yang perlu ditindaklanjutI.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme kegiatan proses penyusunan, penetapan dan penyerahan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, di Direkorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan proses penyesuaian harga mulai dari penetapan indeks sampai dengan penyesuaian nilai kontrak, serta metode perhitungan untuk penyesuaian harga bagi pelaksanaan kegiatan pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara, ketentuan, kriteria, dan persyaratan proses pemilihan jasa konsultansi perseorangan untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan nonkonstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Detail komponen penerapan SMKK pada Spesifikasi Umum kurang lengkap dibandingkan detail komponen penerapan SMKK pada Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karen itu telah diterbitkan Spesifikasi Khusus SKh-1.1.22 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan untuk mengakomodasi secara keseluruhan cara pengukuran dan pembayaran seluruh komponen penerapan SMKK sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022.

Manual Aplikasi Sistem Informasi Padat Karya yang selanjutnya disebut Manual Aplikasi Sipakar memberikan panduan tentang aplikasi Sipakar yang merupakan alat bantu perencanaan, pemrograman dan monitoring pekerjaan padat karya. Target pengguna untuk manual ini mencakup pihak pengelola pekerjaan padat karya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. Manual ini telah dibahas dalam beberapa rapat pembahasan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan seperti Direktorat Preservasi I dan II, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, BBPJN/ BPJN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dan mitra pengembang aplikasi Sipakar.

Pedoman Klasifikasi Laboratorium Uji Bidang Jalan dan Jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga disusun sebagai acuan dalam melaksanakan pengklasifikasian laboratorium uji untuk melakukan pengujian di laboratorium dan di lapangan, sehingga dapat menjamin mutu pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan. Pedoman ini disusun oleh Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Pedoman ini telah dibahas dalam rapat pembahasan legalisasi di Jakarta, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, yaitu perwakilan dari Balai UPT, Balai Teknik, pakar dan unsur pemerintah lainnya.

Manual Manajemen Proyek (MMP) yang selanjutnya disebut Project Management Manual (PMM) untuk proyek Infrastructure Reconstruction Sector Loan (IRSL) JICA-580 yang mencakup ketentuan penyelenggaraan manajemen proyek yang meliputi prosedur perancangan teknis jalan dan jembatan serta audit keselamatan jalan, ketentuan pengadaan jasa konsultansi, ketentuan pengadaan jasa konstruksi, manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi, manajemen keuangan dan pelaporan, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial, rencana tindak anti korupsi dan upaya penyelenggaraan proyek dengan meningkatkan transparansi, serta audit keteknikan keuangan.

Direktorat Jenderal Bina Marga berupaya untuk meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan dan peningkatan keamanan jembatan khusus diperlukan penanganan khusus terhadap keamanan jembatan, yaitu memberikan jaminan keamanan jembatan dan terlindunginya masyarakat beserta harta benda di sekitar jembatan oleh potensi resiko kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan. Kondisi penyelenggaraan jembatan khusus yang dituju didasarkan pada saat perencanaan yang telah dijalankan di berbagai negara, dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, serta tepat mutu, waktu, serta biaya dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan khusus. Pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen Direktorat Jenderal Bina Marga dalam penyelenggaraan jembatan khusus di seluruh Indonesia, tidak hanya yang terdapat di Jalan Nasional. Menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak saat ini, pedoman ini sebagai pegangan dan petunjuk bagi perencana, pembangun, pengelola jembatan khusus pada waktu pembahasan perancangan, pelaksanaan, serta operasional pemeliharaan konstruksi jembatan khusus.