Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk tata cara penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pemeriksaan bertahap untuk Sertifikasi Laik Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant mulai dari tahap penentuan inspektur hingga penerbitan laporan dan berlaku pada Unit Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Persiapan Pengusahaan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/ penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Pekerjaan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan tiang pancang baja dan atau beton di lingkungan laut dari kerusakan akibat korosi dengan menggunakan jacketing system of underwater epoxy grout baik untuk struktur baru maupun struktur eksisting dalam rangka pemeliharaan.

Perbaikan HDPE stay pipe PWS cable system terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu perbaikan split coupler dan hot air welding gun. Pekerjaan perbaikan HDPE eksisting ini dengan menggunakan material High Density Polyethylene (HDPE). Metode Perbaikan HDPE Split Coupler diutamakan untuk jenis kerusakan HDPE sobek atau open cut keliling. Metode Perbaikan HDPE menggunakan alat Hot Air Welding Gun diutamakan untuk jenis perbaikan scratch atau lecet.