Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Mengubah: PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Perum Kehutanan Negara PP No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Perlindungan Hutan PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Mencabut: PP No. 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasaan Hutan PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengubah: PP No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup Mencabut: PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Mencabut: PERPRES No. 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PERPRES No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PERPRES No. 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum PERPRES No. 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum PERPRES No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Pedoman Gambar Standar Pekerjaan Jalan dan Jembatan Tahun 2021 mencakup gambar standar untuk pekerjaan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, penggantian jembatan dan peningkatan kapasitas jalan. Gambar Standar Pekerjaan ini meliputi Umum, Tipikal Potongan Melintang Penampang Jalan, Geometrik Jalan, Drainase, Geoteknik, Perlengkapan Jalan dan Jembatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol. Mengubah: PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol

Ruang lingkup surat edaran ini: 1. Ketentuan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dalam Bentuk Screening Swab Antigen/ PCR Test dan Pemberian Vitamin dan/atau Penambah Daya Tahan Tubuh; 2. Ketentuan Penerima Bantuan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai; 3. Ketentuan Pelaksanaan Isolasi Mandiri Bagi Pegawai dan Anggota Keluarga yang Tinggal Satu Rumah; 4. Ketentuan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19; 5. Ketentuan Penggunaan Akun; 6. Ketentuan Teknis Lainnya; dan 7. Pelaporan dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Penyebaran Covid-19.

Ruang lingkup surat edaran ini: 1.Definisi; 2.Prinsip dan Kerangka Kerja Manajemen Risiko; 3.Infrastruktur Manajemen Risiko; dan 4.Proses Manajemen Risiko.

Ruang lingkup surat edaran ini: 1.Tim Pendampingan 2.Tahapan Pendampingan 3.Tindak Lanjut Hasil Pendampingan

1. Menetapkan nama Jalan Tol Jakarta – Cikampek II Elevated yaitu JALAN LAYANG MBZ Sheikh MOHAMED BIN ZAYED; 2. Memasang papan nama pada portal pintu masuk tol tersebut; 3. Melakukan sosialisasi papan nama kepada pihak terkait.