Spesifikasi ini mencakup pekerjaan penanganan erosi lereng dengan menggunakan Selimut Pengendali Erosi (erosion control blanket) atau Matras Perkuatan (turf reinforcement mat) dan vegetasi. Vegetasi tanpa Selimut Pengendali Erosi atau Matras Perkuatan umumnya dapat dilakukan pada kondisi lereng tanah dengan kemiringan kurang dari 55 derajat dengan kondisi erodibilitas sedang - sangat tinggi atau pada kondisi lain sesuai dengan Gambar. Pekerjaan penanganan erosi ini hanya dilaksanakan pada permukaan lereng yang stabil.

Spesifikasi ini mencakup penyiapan tempat kerja, pembuatan lantai kerja, pekerjaan pemadatan tanah dengan RIC, perapian area yang dipadatkan dengan RIC, dan pemompaan (dewatering) untuk menurunkan muka air. Yang dimaksudkan dengan area yang dipadatkan dalam spesifikasi ini adalah area yang direncanakan akan ditingkatkan daya dukung tanahnya.

Program pembangunan jembatan gantung untuk pejalan kaki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dimaksudkan untuk mendukung Nawa Cita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 

Menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019

Lingkup Surat Edaran ini meliputi: 1. Pemberlakuan Standar Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Tahun Anggaran 2019. 2. Persiapan desain dan penyusunan Dokumen Pemilihan. 3. Proses pengadaan. 4. Pelaksanaan pekerjaan.

Kriteria Desain Jembatan Gantung Pejalan Kaki Simetris yang menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk revisi desain agar konstruksi lebih handal dan efisien.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Dicabut: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Mencabut: Permen PUPR No. 02/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Permen PUPR No. 05/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang Jenis Rencana Usaha dan /atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Mencabut:  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Panduan Teknik Pelaksanaan Jembatan, sesuai Surat Edaran No.02/SE/Db/2019

Panduan Teknik Pengawasan Pelaksanaan Jembatan, sesuai Surat Edaran No. 03/SE/Db/2019