Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Jalan pada wilayah dengan tingkat kesulitan Fisiografi yang tinggi (daerah berbukit/gunung/hutan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penyiapan Dokumen Desain (Detailed Engineering Design/DED) Pembangunan Jalan pada wilayah dengan tingkat kesulitan Fisiografi yang tinggi (daerah berbukit/gunung/hutan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini mencakup pelaksanaan proses Pemilihan Metode Analisa Data menggunakan teknik statistik tentang cara-cara analisa data, setelah terlebih dahulu menelaah seluruh data yang tersedia, terkait dengan penerapan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penerapan Prosdur Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi ini berlaku bagi seluruh Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan penyiapan Kajian Teknis(Technical Justification) yang digunakan sebagai pendukung perubahan Kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.

Prosedur ini mencakup kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan yang dibiayai APBN, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penyelenggaraan bimbingan teknis NSPK ini meliputi kegiatan persiapan penyelenggaraan hingga penulisan laporan yang dilaksanakan oleh seksi Bimbingan Teknis NSPK dari Setditjen dan Direktur Terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tahapan Penilaian Usulan Program Tahunan pada tingkat Balai, Direktorat, Direktorat Jenderal Bina Marga sampai ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi meliputi kegiatan monitoring evaluasi dan penilaian kepatuhan pelaksanaan, yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon II (Direktorat dan Balai Besar)/Eselon III (Balai) kepada Unit Kerja Balai Besar/Balai/Unit Pelaksana Kegiatan (SNVT dan PPK) untuk mendapatkan bukti kesesuaian kepatuhan kepada peraturan, proses dan hasil kegiatan.

Prosedur ini mencakup kegiatan Pelaporan Pemakaian Peralatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang meliputi Laporan Bulanan Pemakaian Peralatan (LBPP), Laporan Semesteran Pemakaian Peralatan (LSPP) dan Laporan Tahunan Pemakaian Peralatan (LTPP).