Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Diubah dengan: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pedoman ini mengatur kriteria jalan berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai jalan hijau pada tahap perancangan dan tahap pelaksanaan pada proyek jalan baru atau proyek peningkatan. Proyek pemeliharaan (preservasi) jalan tidak termasuk dalam pedoman ini.

Pedoman ini menetapkan dan menjelaskan kriteria serta prosedur pemeringkatan jalan hijau termasuk persyaratan dalam mengikuti pemeringkatan jalan hijau. Pemeringkatan dilakukan pada tahap perancangan dan tahap pelaksanaan konstruksi suatu proyek jalan berupa jalan baru atau peningkatan jalan. Proyek pemeliharaan rutin jalan tidak termasuk dalam pedoman ini.

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Jalan pada wilayah dengan tingkat kesulitan Fisiografi yang tinggi (daerah berbukit/gunung/hutan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penyiapan Dokumen Desain (Detailed Engineering Design/DED) Pembangunan Jalan pada wilayah dengan tingkat kesulitan Fisiografi yang tinggi (daerah berbukit/gunung/hutan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini mencakup pelaksanaan proses Pemilihan Metode Analisa Data menggunakan teknik statistik tentang cara-cara analisa data, setelah terlebih dahulu menelaah seluruh data yang tersedia, terkait dengan penerapan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penerapan Prosdur Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi ini berlaku bagi seluruh Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan penyiapan Kajian Teknis(Technical Justification) yang digunakan sebagai pendukung perubahan Kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.

Prosedur ini mencakup kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan yang dibiayai APBN, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penyelenggaraan bimbingan teknis NSPK ini meliputi kegiatan persiapan penyelenggaraan hingga penulisan laporan yang dilaksanakan oleh seksi Bimbingan Teknis NSPK dari Setditjen dan Direktur Terkait di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.