Prosedur ini dibuat untuk menjadi pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan proses pengembangan sistem manajemen jalan.

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dan petunjuk dalam melaksanaan pengendalian program dan anggaran tahunan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dan petunjuk dalam pelaksanaan penyusunan dokumen anggaran tahunan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tahapan proses penyusunan Program dari tingkat Satker Balai dan Satker Pusat, tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga sampai ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta penyusunan Rencana Kerja.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Mencabut:  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Ruang lingkup surat edaran ini: 1. Mekanisme hubungan kerja antar unit pelaksanaan pengawasan konstruksi; 2. Tugas dan Fungsi Unit-unit Pelaksana Pengawasan; 3. Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi   Diubah: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja   Mencabut: UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi