Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan aspal beton (laston) padat yang awet dengan menggunakan bahan aspal yang dimodifikasi dengan karet alam (natural rubber/NR) sebagai Lapis Aus, Lapis Antara dan Lapis Pondasi.

Dicabut dengan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol.

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri dari: 1. Pelayanan Perizinan; 2. Standar Pelayanan Minimal; 3. Mekanisme Pelayanan; 4. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi; dan 5. Sarana, Prasarana, dan/atau Pelayanan.

Ruang lingkup berlakunya PMM ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan program WINRIP yang dibiayai dengan dana pinjaman Loan IBRD 8043-ID.

BMS Bridge Design Code ini berisi ketentuan teknis untuk perencanaan desain jembatan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari 3 bagian. Bagian 3 Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan, Bagian 4 Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan, Bagian 5 Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan.

BMS Bridge Design Code ini berisi ketentuan teknis untuk perencanaan desain jembatan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari 3 bagian.Bagian 8 Manual Perencanaan Pondasi Tiang, Bagian 9 Manual Perencanaan Pondasi Langsung dan Pondasi Sumuran, dan Bagian 10 Manual Perencanaan Dinding Penahan Tanah.

Manual Supervisi Jalan merupakan panduan teknis bagi pelaksana pekerjaan konstruksi jalan dalam penerapan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3. Dalam manual ini dikembangkan pula aplikasi untuk mempermudah pelaksana pekerjaan konstruksi jalan dalam mengakses manual supervisi sesuai dengan jenis dan urutan pekerjaan.

Prosedur ini berlaku sebagai panduan untuk melaksanakan penilaian kinerja Pemeriksa Internal yang dilaksanakan oleh Direktorat/Balai Besar/Balai yang melaksanakan kegiatan pemantauan/audit/observasi pada jajarannya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup penerapan prosedur ini berlaku untuk melaksanakan proses Penyelesaian Perselisihan diluar Pengadilan, antara pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk paket pekerjaan yang didanai dengan APBN.

Prosedur ini berlaku untuk pengajuan persetujuan paket Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.