Mengatur tata cara kewenangan dan tanggung jawab penyiapan dan legalitas Kegiatan Perencana Teknik Akhir (Detailed Engineering Design/DED) Jalan, agar diperoleh persepsi yang sama bagi pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatannya serta untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan.

Ruang lingkup penerapan Prosedur Penandatanganan Kontrak Jasa Konsultansi ini meliputi rancangan surat perjanjian, kelengkapan dokumen kontrak kerja konsultasi dan tanggal penandatangan kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan ini mencakup mekanisme kegiatan proses penyusunan, penetapan dan penyerahan RPP ke Pokja ULP, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku untuk Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana APBN, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku untuk Penetapan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana APBN berlaku dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup prosedur proses pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup prosedur proses pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa dalam penerapan menata dan mengkoordinasikan sistem informasi dan infrastruktur sistem manajemen informasi di lingkungan internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga sistem manajemen informasi terpadu dengan baik dan menghindari terjadinya tumpang tindih antar unit kerja, serta terkoneksi dengan eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini dibuat untuk menjadi pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia terkait tata kelola data dan sistem manajemen informasi jalan dan jembatan, serta untuk meningkatkan kehandalan data dan sistem manajemen informasi jalan dan jembatan.

Prosedur ini dibuat untuk menjadi pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan proses pengembangan sistem manajemen jalan.