Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Langsung Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Pasca Kualifikasi, Satu File, Evaluasi Sistem Gugur dan Kontrak Harga Satuan, di seluruh Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penerapan Prosedur pelelangan sederhana barang/jasa lainnya ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Pelelangan Sederhana barang, Pasca Kualifikasi, Satu File, Evaluasi Sistem Gugur, Harga Terendah dan Kontrak Lump Sum, Harga Satuan atau kontrak Gabungan Harga Satuan dengan Lump Sum diseluruh Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penerapan Prosedur Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi ini berlaku untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi diseluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku untuk seleksi umum jasa konsultansi, badan usaha, prakualifikasi,  dengan cara e-seleksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan Koordinasi Penilaian Usulan Program Penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten, Kota yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur Pelaksanaan ini berlaku untuk Penetapan Tim Swakelola pada kegiatan pekerjaan Swakelola fisik dan non fisik yang menggunakan dana APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup penerapan Prosedur ini mencakup tahapan proses semua bentuk perubahan yang merupakan bagian dari proses Revisi DIPA pada Satker Balai Besar/Balai.

Prosedur ini berlaku untuk Pembentukan Tim Teknis pada kegiatan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penetapan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer (jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol).

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penetapan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer (jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer).