Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri dari: 1. Pelayanan Perizinan; 2. Standar Pelayanan Minimal; 3. Mekanisme Pelayanan; 4. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi; dan 5. Sarana, Prasarana, dan/atau Pelayanan.

Ruang lingkup berlakunya PMM ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan program WINRIP yang dibiayai dengan dana pinjaman Loan IBRD 8043-ID.

BMS Bridge Design Code ini berisi ketentuan teknis untuk perencanaan desain jembatan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari 3 bagian. Bagian 3 Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan, Bagian 4 Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan, Bagian 5 Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan.

BMS Bridge Design Code ini berisi ketentuan teknis untuk perencanaan desain jembatan yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri dari 3 bagian.Bagian 8 Manual Perencanaan Pondasi Tiang, Bagian 9 Manual Perencanaan Pondasi Langsung dan Pondasi Sumuran, dan Bagian 10 Manual Perencanaan Dinding Penahan Tanah.

Manual Supervisi Jalan merupakan panduan teknis bagi pelaksana pekerjaan konstruksi jalan dalam penerapan Spesifikasi Umum 2010 Revisi 3. Dalam manual ini dikembangkan pula aplikasi untuk mempermudah pelaksana pekerjaan konstruksi jalan dalam mengakses manual supervisi sesuai dengan jenis dan urutan pekerjaan.

Prosedur ini berlaku sebagai panduan untuk melaksanakan penilaian kinerja Pemeriksa Internal yang dilaksanakan oleh Direktorat/Balai Besar/Balai yang melaksanakan kegiatan pemantauan/audit/observasi pada jajarannya di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup penerapan prosedur ini berlaku untuk melaksanakan proses Penyelesaian Perselisihan diluar Pengadilan, antara pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk paket pekerjaan yang didanai dengan APBN.

Prosedur ini berlaku untuk pengajuan persetujuan paket Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan kegiatan Pembayaran Prestasi Pekerjaan bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang didanai oleh APBN dan berlaku untuk Kontrak Harga Satuan dengan cara pembayaran Bulanan. 

Penerapan Prosedur Penempatan Konsultan Supervisi oleh P2JN pada proyek-proyek pekerjaan fisik, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dibiayai oleh APBN.