Ruang lingkup penerapan Prosedur Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi ini berlaku untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi diseluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku untuk seleksi umum jasa konsultansi, badan usaha, prakualifikasi,  dengan cara e-seleksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan Koordinasi Penilaian Usulan Program Penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten, Kota yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur Pelaksanaan ini berlaku untuk Penetapan Tim Swakelola pada kegiatan pekerjaan Swakelola fisik dan non fisik yang menggunakan dana APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup penerapan Prosedur ini mencakup tahapan proses semua bentuk perubahan yang merupakan bagian dari proses Revisi DIPA pada Satker Balai Besar/Balai.

Prosedur ini berlaku untuk Pembentukan Tim Teknis pada kegiatan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan dana APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penetapan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer (jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol).

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penetapan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer (jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer).

Ruang lingkup prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penyusunan perencanaan strategis penyelenggaraanjalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup Prosedur Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan ini meliputi : a. Kegiatan Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan dilakukan oleh Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan. b. Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan mengacu pada pada Pohon NSPK yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, peraturan yang berlaku, masukan kebutuhan lapangan, dan hasil monitoring dan evaluasi; c. Keluaran kegiatan penyusunan/pemutakhiran NSPK berupa Konsep NSPK selanjutnya dilegalisasi oleh Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan.