Ruang lingkup prosedur proses pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup prosedur proses pengendalian dan evaluasi sistem manajemen informasi jalan serta kualitas data jalan dan jembatan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini dibuat untuk memastikan bahwa dalam penerapan menata dan mengkoordinasikan sistem informasi dan infrastruktur sistem manajemen informasi di lingkungan internal dan eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga, sehingga sistem manajemen informasi terpadu dengan baik dan menghindari terjadinya tumpang tindih antar unit kerja, serta terkoneksi dengan eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini dibuat untuk menjadi pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia terkait tata kelola data dan sistem manajemen informasi jalan dan jembatan, serta untuk meningkatkan kehandalan data dan sistem manajemen informasi jalan dan jembatan.

Prosedur ini dibuat untuk menjadi pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan proses pengembangan sistem manajemen jalan.

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dan petunjuk dalam melaksanaan pengendalian program dan anggaran tahunan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dan petunjuk dalam pelaksanaan penyusunan dokumen anggaran tahunan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam penyusunan program dan anggaran tahunan penyelenggaraan jalan nasional di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan.

Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tahapan proses penyusunan Program dari tingkat Satker Balai dan Satker Pusat, tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga sampai ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta penyusunan Rencana Kerja.