Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam pelaksanaan pembinaan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan jalan di Lingkungan Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup Prosedur ini mencakup tahapan proses penyusunan Program dari tingkat Satker Balai dan Satker Pusat, tingkat Direktorat Jenderal Bina Marga sampai ke tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta penyusunan Rencana Kerja.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam Mencabut:  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.78/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  

Ruang lingkup surat edaran ini: 1. Mekanisme hubungan kerja antar unit pelaksanaan pengawasan konstruksi; 2. Tugas dan Fungsi Unit-unit Pelaksana Pengawasan; 3. Pembiayaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi   Diubah: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja   Mencabut: UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment. Surat Edaran ini memuat beberapa perubahan Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Preservasi Jalan dengan Skema Long Segment terdahulu.

Pedoman Perencanaan Teknis Pelat Ortotropik Baja Segmental Untuk Lantai Jembatan Rangka Baja, sesuai Surat Edaran No. 13/SE/M/2017 No. Pedoman: Pd 05-2017 B

Pedoman Pemeliharaan Jembatan Beruji Kabel (Cable Stayed) Tipe Rangka Baja untuk Pejalan Kaki, sesuai Surat Edaran No. 19/SE/M/2017

Pedoman Pelaksanaan Perkerasan Beton Bertulang Serat, sesuai Surat Edaran No.13/SE/M/2017, Pd 07-2017-B