Dalam rangka percepatan pelaksanaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang merupakan kebijakan prioritas nasional dari Presiden Indonesia perlu dilakukan kebijakan atas pelaksananaan pengadaan tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional   Diubah dengan: PERPRES No. 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional PERPRES No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional PERPRES No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Pedoman Sistem Pengambilan Keputusan untuk Pemilihan Terowongan Jalan atau Galian Lereng Tinggi, sesuai Surat Edaran No. 19/SE/M/2016 No. Pedoman: Pd 09-2016-B  

Pedoman Tata Cara Penentuan Nilai-nilai Koefisien untuk Perhitungan AHSP Pengecatan Komponen Baja Jembatan, sesuai Surat Edaran No. 04/SE/M/2017 No. Pedoman Pd 12-2016-B

Pedoman Perancangan Jembatan Integral Penuh Tipe Gelagar Beton Bertulang, sesuai Surat Edaran No. 02/SE/M/2016

Pedoman Penentuan Bridge Load Rating untuk Jembatan Eksisting, sesuai Surat Edaran No. 03/SE/M/2016

Spesifikasi ini harus mencakup ketentuan campuran beraspal panas untuk lapis aus dan lapis perata yang dihampar dan dipadatkan di atas permukaan jalan.

Pedoman Survei dan Pemetaan dalam Pembangunan Jalan, sesuai Surat Edaran No. 19/SE/M/2016 Nomor Pedoman Pd 10-2016-B

Pedoman Metoda Uji Lendutan Menggunakan Light Weight Deflectometer (LWD), sesuai Surat Edaran No. 19/SE/M/2016, No. Pedoman: Pd 03-2016-B.