Diubah dengan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha untuk Pengusahaan Jalan Tol. Mencabut: Permen PUPR No. 21/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol. Permen PUPR No. 13/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Pengusahaan Jalan Tol.

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara penghitungan besaran dan beban kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pelaksaanaan Jalan Nasional, serta bertujuan untuk menentukan tipologi UPT di bidang Pelaksanaan Jalan Nasional.

Pedoman ini menetapkan ketentuan dan prosedur perencanaan dan pelaksanaan manajeman resiko pada kegiatan pembangunan terowongan jalan, yang meliputi identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko, rencana mitigasi dan kontingensi resiko, penanggungjawan manajemen resiko, pemantauan dan telaah ulang, serta komunikasi dan konsultasi.

Pedoman ini mengatur pelaksanaan pekerjaan pondasi jembatan yang mencakup tahapan pengujian tanah, penyelidikan geoteknik, pemilihan jenis pondasi jembatan, pelaksanaan pondasi jembatan dan pengujian kekuatan pondasi. Pekerjaan yang dimaksud meliputi pekerjaan pengawasan dan kecocokan metode yang dipakai. 

Ruang lingkup Prosedur Pengumpulan dan Analisa Data Jalan dan Jembatan ini berlaku dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan Jalan dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup Prosedur Pengadaan Tanah ini berlaku dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup Prosedur Penyusunan Rencana Strategis ini dibuat untuk menjadi pedoman dilingkungan Direktorat Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jembatan ini berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pemeliharaan Jalan ini berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.