Prosedur ini bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyiapkan alat berat, bahan jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan dan pembangunan jalan Provinsi/kabupaten/Kota. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga memiliki Alat Berat, Bahan Jalan dan Jembatan yang dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan.

Prosedur ini bertujuan untuk membantu Balai Besar/ Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Satuan Kerja dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan alat berat, alat survey, bahan jalan dan jembatan dalam rangka pemeliharaan dan pembangunan jalan nasional.

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan kegiatan fungsi unit penjamin mutu di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan pembinaan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini dibuat sebagai pedoman atau tata cara administrasi maupun teknis yang jelas dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku bagi penyelenggaraan Serah Terima Pengadaan Barang (Barang Jadi/Peralatan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penghentian Kontrak pada pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dengan Kontrak Harga Satuan yang dibiayai APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup SPM-LS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dalam acuan dibawah adalah diperuntukan bagi Belanja Pegawai dan Non Belanja Pegawai.

Ruang lingkup SPP-LS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dalam acuan dibawah adalah diperuntukan bagi Belanja Pegawai dan Non Belanja Pegawai.