Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Mencabut:  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dicabut dengan: Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mencabut: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pedoman Perancangan Jembatan Pelengkung, sesuai Surat Edaran No. 02/SE/M/2018 No. Pedoman: Pd-01-2017-B

Pedoman Perencanaan Tempat Istirahat pada Jalan Umum, sesuai Surat Edaran No. 02/SE/M/2018 – Pd 04-2017-B

Pedoman Penerapan Teknologi Hydroseeding untuk Pengendalian Erosi Permukaan Lereng Jalan, sesuai Surat Edaran No.02/SE/M/2018 Pd 02-2017-B

Pd 14-2016-B tentang Pedoman Pelaksanaan Material Pilihan (Selected Material) Menggunakan Slag untuk Konstruksi Jalan

Pekerjaan ini mencakup pengadaan lapisan aspal beton (laston) padat yang awet dengan menggunakan bahan aspal yang dimodifikasi dengan karet alam (natural rubber/NR) sebagai Lapis Aus, Lapis Antara dan Lapis Pondasi.

Dicabut dengan: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan Pada Jalan Tol.

Ruang lingkup Surat Edaran ini terdiri dari: 1. Pelayanan Perizinan; 2. Standar Pelayanan Minimal; 3. Mekanisme Pelayanan; 4. Pemanfaatan Sistem Teknologi Informasi; dan 5. Sarana, Prasarana, dan/atau Pelayanan.

Ruang lingkup berlakunya PMM ini adalah untuk penyelenggaraan kegiatan program WINRIP yang dibiayai dengan dana pinjaman Loan IBRD 8043-ID.