Ruang lingkup penerapan prosedur ini berlaku untuk melaksanakan proses Penyelesaian Perselisihan diluar Pengadilan, antara pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk paket pekerjaan yang didanai dengan APBN.

Prosedur ini berlaku untuk pengajuan persetujuan paket Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan kegiatan Pembayaran Prestasi Pekerjaan bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang didanai oleh APBN dan berlaku untuk Kontrak Harga Satuan dengan cara pembayaran Bulanan. 

Penerapan Prosedur Penempatan Konsultan Supervisi oleh P2JN pada proyek-proyek pekerjaan fisik, di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dibiayai oleh APBN.

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Pemilihan Langsung Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Pasca Kualifikasi, Satu File, Evaluasi Sistem Gugur dan Kontrak Harga Satuan, di seluruh Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penerapan Prosedur pelelangan sederhana barang/jasa lainnya ini berlaku untuk pelaksanaan kegiatan Pelelangan Sederhana barang, Pasca Kualifikasi, Satu File, Evaluasi Sistem Gugur, Harga Terendah dan Kontrak Lump Sum, Harga Satuan atau kontrak Gabungan Harga Satuan dengan Lump Sum diseluruh Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penerapan Prosedur Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi ini berlaku untuk kegiatan Pekerjaan Konstruksi diseluruh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku untuk seleksi umum jasa konsultansi, badan usaha, prakualifikasi,  dengan cara e-seleksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang Lingkup penerapan Petunjuk Pelaksanaan ini berlaku untuk pelaksanaan Koordinasi Penilaian Usulan Program Penanganan Jalan Provinsi, Kabupaten, Kota yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur Pelaksanaan ini berlaku untuk Penetapan Tim Swakelola pada kegiatan pekerjaan Swakelola fisik dan non fisik yang menggunakan dana APBN di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.