Prosedur ini digunakan sebagai acuan pada Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengatur tata cara kewenangan dan tanggung jawab penyiapan dan legalitas Kegiatan Perencana Teknik Akhir (Detailed Engineering Design/DED) Jembatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh dana APBN.

Prosedur ini berlaku untuk Kegiatan Pekerjaan Swakelola Non Konstruksi pada Satuan Kerja Tetap Pusat dan Unit Pelaksanaan Teknis/Balai di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, meliputi kegiatan perencanaan, manajemen, pemantauan dan evaluasi.

Ruang lingkup penerapan Prosedur Tindak lanjut Seleksi Gagalini berlaku pada proses pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi berbentuk Badan Usaha yang mengalami kegagalan Seleksi di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini mencakup proses Penilaian Kelengkapan Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) terhadap Usulan Program Penyelenggaraan Jalan Nasional Tahunan dari Direktorat Terkait/Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Meliputi pemeriksaan kelengkapan Dokumen Studi Kelayakan (FS), Dokumen Lingkungan, Kesiapan Lahan dan Rencana Terinci Akhir (DED).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan Dan Preservasi Jalan Mencabut: Permen PUPR No. 35/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Mencabut: Permen PUPR No. 17/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Permen PUPR No. 09/PRT/M/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 Tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi Dan Intensitas Lalu Lintas Serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat Dan Dimensi Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Mencabut:  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dicabut dengan: Peraturan LKPP No. 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mencabut: Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah