Prosedur ini mencakup tata cara pengendalian dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) baik dalam bentuk hardcopy dan digital yang telah disahkan dan didistribusikan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Kegiatan Pengendalian Dokumen NSPK merupakan prosedur yang wajib dilakukan setelah melalui tahapan akhir dari Prosedur Legalisasi NSPK. Prosedur ini meliputi proses pengumpulan kelengkapan, klasifikasi dan penomoran dokumen, penerbitan, perubahan, penggandaan, pendistribusian, Kaji Ulang/Reviu, penyimpanan, dan pemusnahan dokumen yang sudah tidak berlaku.

Pedoman Peningkatan Kinerja Laboratorium Uji di Direktorat Jenderal Bina Marga disusun sebagai acuan dalam melaksanakan peningkatan kinerja laboratorium uji melalui pendampingan untuk melakukan pengujian di laboratorium dan di lapangan sehingga dapat menjamin mutu pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan. Pedoman ini disusun oleh Sub Direktorat Teknologi dan Peralatan Infrastruktur Bina Marga, Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan. Pedoman ini telah dibahas dalam rapat pembahasan legalisasi di Jakarta, yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, yaitu perwakilan dari Balai UPT, Balai Teknik, pakar dan unsur pemerintah lainnya. Pedoman ini diharapkan sebagai acuan dalam melakukan pendampingan peningkatan kinerja laboratorium uji untuk menjamin mutu pekerjaan jalan dan jembatan Direktorat Jenderal Bina Marga

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Prosedur ini menetapkan tata cara permohonan dan pengajuan dokumen Lingkungan Hidup yang meliputi Dokumen Amdal dan Formulir UKL-UPL agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/persyaratan yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini menetapkan tata cara pengelolaan emisi, kebisingan dan getaran ini berlaku di Lingkungan Kerja Perkantoran Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini menetapkan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan oleh unit kerja pelaksana di Direktorat Jenderal Bina Marga, termasuk dari penyimpanan sampai dengan pengiriman limbah B3.

Prosedur ini berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pembinaan dalam bentuk bimbingan Teknis/Diseminasi/Sosialisasi/Workshop (mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan) dan dalam bentuk Konsultasi (mulai dari pengajuan permohonan dan pelaksanaan) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini menetapkan pengelolaan non limbah B3, termasuk penyimpanan dan pengiriman non limbah B3 di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Ruang lingkup prosedur adalah menetapkan tata cara dan mekanisme pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada tahap pembangunan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga.