Standar Operasional Prosedur ini meliputi kegiatan pengumpulan dan rencana kerja tahunan yang terdiri atas sasaran pelaksanaan kegiatan, rincian rencana kegiatan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana rapat koordinasi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan kertas kerja Satuan Kerja (Satker).

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan untuk desain meliputi Desain Teknik Jalan dan Jembatan yang menggunakan dana APBN di Direktorat Jenderal Bina Marga. Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar pekerjaan desain berjalan secara tertib administrasi dan dapat menjamin pelaksanaan konstruksi. Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar proses serah terima pekerjaan desain dapat terlaksana sesuai ketentuan dan disampaikan tepat waktu  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penyiapan program investigasi lokasi rawan kecelakaan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar tercapainya kesamaan dan keseragaman dalam penyiapan program investigasi lokasi rawan kecelakaan di Direktorat Jenderal Bina Marga. Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan tata cara dalam penyiapan program investigasi lokasi rawan kecelakaan berdasarkan laporan pemantauan penanganan rawan kecelakaan, usulan program penanganan jalan dan database keselamatan jalan.

Standar Operasional Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan revisi desain pada paket pekerjaan yang menggunakan dana APBN yang dilakukan pada saat Kajian Teknis Lapangan, berlaku untuk jenis kontrak gabungan/harga satuan/lumsum namun tidak termasuk Kontrak Rancang Bangun (Design and Build Contract). Standar Operasional Prosedur ini bertujuan sebagai acuan dalam melakukan revisi desain yang optimal, serta menjamin ketepatan mutu konstruksi, ketepatan waktu, dan ketertiban administrasi.   

Standar Operasional Prosedur menetapkan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKA) oleh Satuan Kerja (Satker) di Direktorat Jenderal Bina Marga dan pemenuhan kelengkapan dokumen/data pendukung, mulai dari kegiatan menyusun kertas kerja (KK) RKA Satker sampai dengan penyampaian RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran kepada Kementerian Keuangan melalui Sekretariat Jenderal.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai tata cara pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan menggunakan E-Monitoring dan Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP) Terpadu di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan untuk pembuatan Gambar Rekaman Akhir (As Built Drawing) pekerjaan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai dari dana APBN.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk tata cara penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pemeriksaan bertahap untuk Sertifikasi Laik Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant mulai dari tahap penentuan inspektur hingga penerbitan laporan dan berlaku pada Unit Kerja Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.