Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Persiapan Pengusahaan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/ penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme kegiatan proses penyusunan, penetapan dan penyerahan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, di Direkorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara, ketentuan, kriteria, dan persyaratan proses pemilihan jasa konsultansi perseorangan untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan nonkonstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Prosedur ini mengatur tata cara dan mekanisme pemantauan dan pengukuran lingkungan pada tahap konstruksi jalan dan jembatan yang menggunakan dana APBN di Direktorat Jenderal Bina Marga

Prosedur ini meliputi kegiatan untuk pengawasan dan tindak lanjut terhadap deviasi progres pelaksanaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam E-mon, yang diunduh oleh Unit Kerja yang memiliki tugas dan fungsi pemantauan dan evaluasi, untuk ditindaklanjuti oleh unit yang memiliki tugas pengendalian dan pengawasan serta pembinaan di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini meliputi pembahasan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan Konstruksi untuk menyatukan persepsi terhadap seluruh Dokumen Kontrak pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan dana APBN yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.