Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai tata cara pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan menggunakan E-Monitoring dan Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP) Terpadu di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan untuk pembuatan Gambar Rekaman Akhir (As Built Drawing) pekerjaan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai dari dana APBN.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk tata cara penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Pengajuan Dukungan Kelayakan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Evaluasi dan Persetujuan Prakarsa di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan Persiapan Pengusahaan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Ruas-Ruas Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Rencana Umum Jaringan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk pelaksanaan penyusunan Kebijakan Perencanaan Jalan Tol di Direktorat Jenderal Bina Marga yang mencakup tahapan pelaksanaan, acuan ketentuan yang mengatur, pelaksana/ penanggung jawab, dan ketentuan lainnya yang terkait.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme kegiatan proses penyusunan, penetapan dan penyerahan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, di Direkorat Jenderal Bina Marga.