Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tahapan persetujuan penggunaan Teknologi Baru/Kompleks/Nonstandar yang diusulkan oleh pengusul teknologi yang berasal dari kalangan internal Direktorat Jenderal Bina Marga maupun eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang tata cara pemantauan oleh Petugas Pelaksana Pemantauan LHKPN Direktorat Jenderal Bina Marga terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Penyelenggara Negara (PN) sebagai wajib lapor LHKPN di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Oprasional Prosedur ini penerapannya meliputi tata cara penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya berlaku untuk mekanisme pengusulan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi pada Unit Pemilik Risiko (UPR) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan Serah Terima Hasil Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (baik Serah Terima Pertama Pekerjaan maupun Serah Terima Akhir Pekerjaan) yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan proses pelaksanaan pembayaran penyesuaian harga, mulai dari permohonan usulan penetapan sampai dengan mekanisme pembayaran pada paket pekerjaan yang terdampak atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan/atau aspal pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pengajuan rekomendasi pengadaan peralatan pengujian di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan kegiatan penyerahan-penyaluran barang (peralatan jalan dan jembatan termasuk suku cadang) antar unit kerja di dalam Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini mengatur Penyerahan Pekerjaan Selesai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Satuan Kerja (Kasatker) yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Standar Operasional Prosedur ini meliputi kegiatan pengumpulan dan rencana kerja tahunan yang terdiri atas sasaran pelaksanaan kegiatan, rincian rencana kegiatan, rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dan rencana rapat koordinasi berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan kertas kerja Satuan Kerja (Satker).