Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara penilikan jalan, yang meliputi pelaksanaan pengamatan pemanfaatan kondisi bagian-bagian jalan dan pemeliharaan jalan, termasuk di dalamnya laporan pengamatan, laporan kebencanaan (banjir, longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, dan bencana lain yang mempengaruhi kondisi jalan nasional), dan pengusulan penanganan gangguan keselamatan dan keamanan konstruksi jalan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan prosedur dalam pemrograman pembangunan Jembatan Gantung Untuk Pejalan Kaki di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme untuk mengusulkan penanganan jalan daerah yang akan ditangani melalui program Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi, yang meliputi tahap perencanaan, pemrograman, pelaksanaan, sampai dengan tahap serah terima barang milik negara kepada Pemerintah Daerah.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan pelaksanaan verifikasi dan validasi pemeriksaan jembatan, yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi yang diakhiri dengan penyusunan Berita Acara Verifikasi dan Validasi (VV) tingkat Direktorat dan Laporan Penilaian Tingkat Kepercayaan Data Pemeriksaan. Prosedur juga menetapkan jadwal kegiatan, tanggung jawab, wewenang, dan pembagian tugas personel Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan Indeks Kinerja (Performance Index/PI), jenis kegiatan, tahapan, serta prosedur atau tata cara pemeliharaan Sistem Monitoring Kesehatan Struktur (SMKS) Jembatan. 

Standar Pelaksanaan ini mencakup metode pelaksanaan pekerjaan gelagar jembatan beton pratekan pracetak tipe I (PCI Girder) pada fase pra pelaksanaan erection, fase pelaksanaan erection dan fase pasca pelaksanaan erection.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pengusulan pemanfaatan material lokal substandar selain yang sudah menjadi penugasan maupun instruksi dari Pimpinan Tinggi Madya untuk penanganan Preservasi Jalan dan Pembangunan Jalan, yang diinisiasi oleh Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan dasar pertimbangan dan tata cara pengusulan penanganan jalan dan jembatan nonnasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang merupakan penugasan oleh Presiden maupun Menteri Pekerjaan Umum.  

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme pengusulan daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau yang meliputi penetapan kriteria penyusunan data ruas dan peta jalan lintas per pulau, muatan daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau, pelaksanaan evaluasi, pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan daftar ruas dan peta jalan lintas, serta tata cara penyusunan daftar ruas dan peta jalan lintas di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasonal Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaporan dalam pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Monitoring Kesehatan Struktur (SMKS) jembatan khusus, perencanaan, pemeriksaan, pengolahan data, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Direktorat Jenderal Bina Marga.