Standar Operasional Prosedur ini menetapkan dasar pertimbangan dan tata cara pengusulan penanganan jalan dan jembatan nonnasional di Direktorat Jenderal Bina Marga yang merupakan penugasan oleh Presiden maupun Menteri Pekerjaan Umum.  

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang mekanisme pengusulan daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau yang meliputi penetapan kriteria penyusunan data ruas dan peta jalan lintas per pulau, muatan daftar ruas dan peta jalan lintas per pulau, pelaksanaan evaluasi, pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyusunan daftar ruas dan peta jalan lintas, serta tata cara penyusunan daftar ruas dan peta jalan lintas di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasonal Prosedur ini menetapkan tata cara dan metode pelaporan dalam pengelolaan dan pemeliharaan Sistem Monitoring Kesehatan Struktur (SMKS) jembatan khusus, perencanaan, pemeriksaan, pengolahan data, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan dan tata cara pelaksanaan penerimaan hasil konstruksi Pekerjaan Pembangunan atau Preservasi Jembatan dengan Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menggunakan pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), termasuk pada Pekerjaan Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton (CH) di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pemeriksaan (inspeksi) rutin harian Jembatan Kaca Seruni Point di Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru oleh teknisi lapangan di bawah pengawasan seorang pengawas teknis dengan kualifikasi yang ditetapkan

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara evaluasi usulan program terkait dengan preservasi jalan, preservasi jembatan, dan off pavement di Direktorat Jenderal Bina Marga. Untuk usulan program preservasi jembatan khusus tidak termasuk dalam ruang lingkup SOP ini.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan ketentuan, tata cara, dan metode pelaksanaan evaluasi rencana umum jaringan jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tahapan persetujuan penggunaan Teknologi Baru/Kompleks/Nonstandar yang diusulkan oleh pengusul teknologi yang berasal dari kalangan internal Direktorat Jenderal Bina Marga maupun eksternal Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang tata cara pemantauan oleh Petugas Pelaksana Pemantauan LHKPN Direktorat Jenderal Bina Marga terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Penyelenggara Negara (PN) sebagai wajib lapor LHKPN di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Oprasional Prosedur ini penerapannya meliputi tata cara penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga.