Prosedur ini menetapkan proses dan kelengkapan administrasi, teknis dan biaya dalam pengusulan Izin Penggunaan Dana Penanganan Mendesak dan Tanggap Darurat akibat bencana dalam penanganan kerusakan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota dan Jalan Desa yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Prosedur ini terkait pelaksanaan identifikasi nilai resiko pelaksanaan konstruksi dalam bentuk formulir Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, Penentuan Pengendalian Risiko, Dan Peluang (IBPRP) yang meliputi risiko terhadap pekerja, peralatan, material, dan lingkungan/publik.

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pembangunan Jalan pada wilayah dengan tingkat kesulitan Fisiografi yang tinggi (daerah berbukit/gunung/hutan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ruang lingkup penerapan Prosedur ini berlaku untuk pelaksanaan Penyiapan Dokumen Desain (Detailed Engineering Design/DED) Pembangunan Jalan pada wilayah dengan tingkat kesulitan Fisiografi yang tinggi (daerah berbukit/gunung/hutan) di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini mencakup pelaksanaan proses Pemilihan Metode Analisa Data menggunakan teknik statistik tentang cara-cara analisa data, setelah terlebih dahulu menelaah seluruh data yang tersedia, terkait dengan penerapan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penerapan Prosdur Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi ini berlaku bagi seluruh Unit Pelaksana Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.

Prosedur ini berlaku bagi pelaksanaan penyiapan Kajian Teknis(Technical Justification) yang digunakan sebagai pendukung perubahan Kontrak di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN.

Prosedur ini mencakup kegiatan Penyiapan Desain (DED) Jalan Bebas Hambatan yang dibiayai APBN, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitas jalan Daerah Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Prosedur ini diberlakukan pada mekanisme penetapan fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer (jalan arteri dan jalan kolektor yang menghubungkan antar ibukota provinsi dalam sistem jaringan jalan primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol).

Ruang lingkup Prosedur Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan ini meliputi : a. Kegiatan Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan dilakukan oleh Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan. b. Penyusunan/Pemutakhiran NSPK Lingkungan, Mitigasi Bencana Alam, Konstruksi Berkelanjutan dan Keselamatan Jalan mengacu pada pada Pohon NSPK yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan, peraturan yang berlaku, masukan kebutuhan lapangan, dan hasil monitoring dan evaluasi; c. Keluaran kegiatan penyusunan/pemutakhiran NSPK berupa Konsep NSPK selanjutnya dilegalisasi oleh Subdirektorat Lingkungan dan Keselamatan Jalan.