Perbaikan HDPE stay pipe PWS cable system terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu perbaikan split coupler dan hot air welding gun. Pekerjaan perbaikan HDPE eksisting ini dengan menggunakan material High Density Polyethylene (HDPE). Metode Perbaikan HDPE Split Coupler diutamakan untuk jenis kerusakan HDPE sobek atau open cut keliling. Metode Perbaikan HDPE menggunakan alat Hot Air Welding Gun diutamakan untuk jenis perbaikan scratch atau lecet.

Pelepasan end cap mencakup pekerjaan pembersihan angkur head dan end cap, peralatan serta keperluan lainnya yang diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan pelepasan sesuai dengan hasil inspeksi. Pembayaran diukur untuk pembayaran dalam unit.

Panduan ini merujuk kepada perkembangan terbaru teknologi perencanaan jembatan yang di akomodasi pada Bridge Management System (BMS) Peraturan Teknik Jembatan dan BMS Panduan Perencanaan Jembatan terbaru dengan rujukan utama menggunakan AASTHO LRFD Bridge Design Specifcations 8th Edition (2017) serta penjelasannya disesuaikan dengan Federal Highway Administration (FHWA) dan National Highway Institute (NHI). Sedangkan pembahasan tentang kriteria perencanaan dan penyelidikan lapangan merujuk pada dokumen terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khususnya oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.    

Rekayasa nilai atau Value Engineering (VE) merupakan proses pengambilan keputusan berbasis tim multidisipliner yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai value terbaik suatu proyek dengan menjaga kualitas fungsi dan kinerja yang dibutuhkan. Kajian VE dapat diterapkan untuk seluruh siklus hidup proyek yang diantaranya perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, dan pembongkaran  

Rekayasa nilai atau value engineering (VE) merupakan proses pengambilan keputusan berbasis tim multidisipliner yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mencapai nilai (value) terbaik suatu proyek dengan menjaga kualitas fungsi dan kinerja yang dibutuhkan. Kajian VE dapat diterapkan untuk seluruh siklus hidup proyek, yaitu: perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan, pembongkaran. Maksud dari kajian VE adalah untuk meningkatkan nilai (value) sistem dengan cara mengidentifikasi fungsi dan alternatif sistem melalui penentuan kriteria penentu keberhasilan sistem dan perspektif stakeholder. Hasil dari kajian VE berupa alternatif–alternatif yang teridentifikasi, akan dianalisis lebih lanjut oleh tim proyek.  

Pedoman Penyusunan Kajian Pra Studi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) disusun sebagai petunjuk dalam Penyusunan Kajian Prastudi Kelayakan Proyek Jalan dan Jembatan dengan Skema KPBU yang antara lain meliputi kajian hukum dan kelembagaan, kajian teknis, kajian ekonomi dan komersial, kajian lingkungan dan sosial, kajian bentuk kerjasama, kajian risiko, kajian dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah dan hal-hal lain yang perlu ditindaklanjutI.

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan mekanisme kegiatan proses penyusunan, penetapan dan penyerahan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, di Direkorat Jenderal Bina Marga.  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan proses penyesuaian harga mulai dari penetapan indeks sampai dengan penyesuaian nilai kontrak, serta metode perhitungan untuk penyesuaian harga bagi pelaksanaan kegiatan pekerjaan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN  

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara, ketentuan, kriteria, dan persyaratan proses pemilihan jasa konsultansi perseorangan untuk pekerjaan konstruksi dan pekerjaan nonkonstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga.  

Detail komponen penerapan SMKK pada Spesifikasi Umum kurang lengkap dibandingkan detail komponen penerapan SMKK pada Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022. Oleh karen itu telah diterbitkan Spesifikasi Khusus SKh-1.1.22 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi untuk Pekerjaan Bidang Jalan dan Jembatan untuk mengakomodasi secara keseluruhan cara pengukuran dan pembayaran seluruh komponen penerapan SMKK sehingga sesuai dengan apa yang diatur dalam Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2022.