Spesifikasi Khusus ini telah disetujui untuk dipergunakan di Direktorat Jenderal Bina Marga dan dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan di Direktorat Jenderal Bina Marga dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Tol Akses Patimban Paket 1,2,3,4

Standar Operasional Prosedur ini menjelaskan tentang tata cara pemantauan oleh Petugas Pelaksana Pemantauan LHKPN Direktorat Jenderal Bina Marga terkait penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Penyelenggara Negara (PN) sebagai wajib lapor LHKPN di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Oprasional Prosedur ini penerapannya meliputi tata cara penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (TLRLHP) BPK-RI di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini penerapannya berlaku untuk mekanisme pengusulan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi pada Unit Pemilik Risiko (UPR) di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pekerjaan ini meliputi pemasangan kembali pembongkaran perkerasan blok beton (paving block) eksisting pada trotoar atau median pada lokasi yang ditunjukkan dalam Gambar atau sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan.

Pedoman ini mentapkan parameter dan menentukan cara dan metode pengumpulan data, perhitungan evaluasi dan pelaporan Indeks Kelayakan Berjalan (Walkability Index) jalur pejalan kaki yang berada di pinggir jalan.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengaturan pelaksanaan pakerjaan Padat Karya di Direktorat Jenderal Bina Marga untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tedampak COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai dasar pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 03/SE/Db/2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Berdimensi Lebih dan/atau Bermuatan Lebih (Over Dimension-Overload/OD-OL) Pada Proyek Konstruksi Jalan dan Jembatan.  

Pedoman ini disusun untuk memandu Tim Asesmen Pelaksanaan Konstruksi di Direktorat Jenderal Bina Marga dan Konsultan yang ditunjuk untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan Asesmen Pelaksanaan Konstruksi.

Asesmen desain adalah perangkat bagi Pemilik Proyek untuk mendapatkan penilaian independen terhadap desain berdasarkan praktik baik dan standar serta pedoman yang terkait. Asesmen dapat dilakukan diberbagai tahap proyek terhadap berbagai output dari berbagai tahap desain.