Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 115/KPTS/M/2017 tanggal 2 Maret 2017 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian PUPR, maka pada Jum’at (3/3) siang dilaksaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Direktur Preservasi Jalan dan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Jakarta.

Ir. Hedy Rahadiab, M.Sc melakukan Sertijab sebagai Direktur Preservasi Jalan yang sebelumnya di jabat oleh Ir. Poltak Sibuea, M.Eng.Sc. Sedangkan Poltak bergeser menjabat sebagai Inspektur Wilayah IV di Inspektorat Jenderal. Sementara itu Ir. Atyanto Busono, MT melakukan sertijab sebagai Kepala BBPJN VI yang sebelumnya dijabat oleh Ir. Bambang Hartadi MPM.

Sertijab disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto dan Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arif, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Soebagiono serta para Kasubdit di lingkungan Ditjen Bina Marga.

Dalam Sambutannya, Arie mengucapkan terima kasih kepada Poltak Sibuea dan Bambang Hartadi yang telah menjalankan tugas selama di Ditjen Bina Marga. Sedangkan, untuk Hedy Rahadian dan Atyanto Busono, Dirjen Bina Marga memberikan selamat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.  Secara khusus, Arie meminta kepada Kelapa BBPJN VI Jakarta untuk memperhatikan masalah penanganan jalan di wilayahnya.

“Dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita telah berhasil menyapu lubang. Tolong semangat ini kita jaga terus bersama. Terima kasih untuk bapak-bapak kasubdit yang telah mengawal. Saya minta untuk Jalur Lintas Timur Sumatera juga ada yang mengawal, karena ditakutkan semangatnya kendor “ucap Arie.

Sebelum dilakukannya Sertijab, pada pagi harinya Hedy dan Atyanto bersama 18 pejabat lainnya dilantik sebagai Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono di Gedung Audiotorium Kementerian PUPR. Dalam sambutannya Basuki mengingingatkan kembali bahwa sumpah yang diucapkan dan amanah yang dititipkan harus benar-benar dipegang teguh.

“Diperlukan kerjasama dan kerja keras kita dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2017. Infrastruktur PUPR tetap menjadi tumpuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dan pemerataan mengurangi kesenjangan antar wilayah,”kata  Menteri Basuki. Ditambahkannya dalam kondisi cuaca ekstrem belakangan ini, para pimpinan unit kerja terutama Kepala Balai dan jajaran di daerah untuk senantiasa siap siaga, terhadap terjadinya bencana banjir, longsor serta responsif untuk segera melakukan perbaikan jalan dan jembatan rusak.

Selain itu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, Menteri Basuki menginstruksikan aparatur Kementerian PUPR, baik di Pusat maupun Balai-Balai di daerah, untuk secara aktif mengikis habis praktek-praktek KKN, penyalahgunaan wewenang dalam semua bentuk, antara lain pungutan liar, komersialisasi jabatan, pemborosan keuangan negara, dan lain sebagainya. “Para pejabat beserta keluarga, saya minta untuk hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan” tegas Menteri Basuki. (KompuBM/Biro Kompu)