Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar terus berupaya mendukung target Rencana Strategis (renstra) Ditjen Bina Marga, yakni meningkatkan fasilitas jalan serta jembatan demi meningkatkan konektivitas dan meningkatnya kinerja pelayanan jalan nasional.

Kepala BPJN Sulbar Sjofva Rosliansjah saat mengisi acara Podcast Bincang Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga mengatakan, tiga indikator Sasaran Program yang telah dicapai BPJN Sulbar pada tahun 2023 lebih baik dari tahun 2022, yakni tingkat aksesibilitas jalan nasional sebesar 100 persen, penilaian kondisi jalan nasional sebesar 2.8 dan penilaian tingkat keselamatan jalan nasional sebesar 3.8. 

“Tingkat aksesibilitas kaitannya dengan titik utama Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan simpul transportasi di Provinsi Sulawesi Barat yang semuanya dapat terakses dengan Jalan Nasional. Sedangkan penilaian kondisi jalan instrumennya adalah persentase kemantapan jalan dan penilaian keselamatan jalan hubungannya dengan penanganan titik Blackspot”, kata sofjva.

Jalan nasional di Sulawesi Barat dengan total 763,16 Km memiliki kemantapan jalan sebesar 91.47 persen, namun Kabalai PJN Sulbar menerangkan bahwa di Provinsi Sulawesi Barat, BPJN Sulbar menargetkan kemantapan jalan nasional mencapai 95 persen pada akhir tahun 2024.

Sofjva menjelaskan bahwa Jalan Nasional di Sulbar masih terdapat eksisting jalan tanah sepanjang 38 Km di Kabupaten Mamasa dengan kemantapan jalan baru 72 persen. Sepanjang 12 Km berada di ruas Mambi-Malabo, menghubungkan Kota Mamuju dengan Kab. Mamasa. Dan 26 Km berada di ruas jalan Mamasa-Bts. Provinsi Sulsel yang menghubungkan Kota Mamasa dengan Kab. Tana Toraja.

“Mamasa merupakan Kabupaten di daerah pegunungan yang mungkin tertinggi di Sulbar, dan dengan kondisi jalan yang pernah dibuka yaitu jalannya kecil-kecil hanya bisa memuat satu mobil, nah kami Bina Marga berusaha agar masyarakat disana mendapatkan jalan yang standar, yaitu lebar 11 meter dengan pekerasan enam meter dan bahunya 2,5 meter kanan kiri”. Jelasnya

Kepala BPJN menjelaskan bahwa tantangan proyek preservasi penanganan jalan tanah di Kabupaten Mamasa cukup rumit dan perlu strategi mekanisme penanganan yang cukup hati-hati. Badan jalan ini dibuka dengan memotong tebing kurang lebih selebar enam meter masuk kedalam sisi tebing, serta dibuat trap-trap untuk stabilitas longsoran tanah, dimana kondisi sisi sebelahnya berupa jurang dan kemiringan tingginya rata-rata 30 sampai 60 meter.

“Jadi Jalan eksisting yang masih berupa jalan tanah serta sangat terjal dan berkelok, kita lakukan pemotongan dulu sebagian tebingnya, supaya jalan yang dihasilkan sesuai dengan standar Bina Marga. Pekerjaan menggali tanah seperti ini sangat resisten dengan air, kalau hujan kita harus berhenti, dan air dipermukaan harus selalu kita kendalikan agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna jalan”, tutur Sofjva.

Sofjva menerangkan tantangan berikutnya yaitu suplai material, pada wilayah Kabupaten Mamasa ini ketersediaan material sangat tidak mencukupi, mengingat penanganan jalan ini memasuki kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi.

“Jadi matrial yang ada itu hampir dari luar semua, dari luar provinsi, yaitu dari Provinsi Sulawesi selatan. dan itu jaraknya cukup jauh sekitar 150 Km sampai 230 Km. Material yang ada seperti batu pecah buat jalan, termasuk beton juga tidak ada dalam jumlah yang cukup. Karena disana masuk dalam kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi.”, Jelas Sofjva. 

Sebagai informasi, terlepas dari banyaknya tantangan dalam penanganan jalan tanah di Kabupaten Mamasa, hal ini menjadi perhatian utama BPJN Sulbar. Karena Kabupaten Mamasa selain menjadi pintu gerbang Tana Toraja dari arah Lintas Barat Sulawesi, yang kita kenal Tana Toraja sebagai salah satu dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Mamasa ternyata juga memiliki potensi wisata yang tidak kalah bersaing dengan Tana Toraja dan sebagai lumbung kopi yang terkenal dengan Kopi Mamasa serta sebagai Kabupaten lumbung padi.