BINA MARGA – TANGERANG Pemerintah akan terus mendorong percepatan infrastruktur karena menjadi pondasi negara agar mampu bersaing dengan negara lain. Terkait Ibukota Negara (IKN) Nusantara, keberhasilan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat ditentukan oleh pasokan sumber daya material dan peralatan konstruksi. Hal ini terungkap dalam seremoni pembukaan pameran industri material bangunan dan interior IndoBulidTech Expo 2022 di Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (16/11).

Mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yudha Mediawan mengatakan sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur yang masif menjadi modal Indonesia menjadi negara maju. Pembangunan infrastruktur seperti IKN memiliki multiplier effect dan membentuk simpul-simpul ekonomi baru. Guna mencapai target itu, pembenahan terhadap tata kelola rantai pasok material dan peralatan konstruksi terus dilakukan. 

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Lasarus mencermati perlunya pemenuhan rantai pasok untuk pembangunan dan jasa konstruksi menggunakan katalog elektronik (E-katalog). Dia sepakat semua pekerjaan infrastruktur di Indonesia seyogyanya menggunakan E-katalog sebagai wadah menunjukan komponen atau material dalam negeri. Maka dari itu perbaikan dan penyempurnaan E-katalog perlu terus dilakukan.

“Kita perlu pikirkan dampak penggunaan komponen dalam negeri terhadap ekonomi domestik,” katanya.

Yudha mengatakan, Presiden Joko Widodo menekankan pengurangan penggunaan bahan konstruksi impor selama masih ada produk alternatif dari dalam negeri dengan kualitas yang sama. Jika ini dilakukan dengan baik, sektor konstruksi dalam negeri bisa membantu menurunkan defisit neraca transaksi berjalan dan defisit nereca perdagangan Indonesia.

“Sehingga pembangunan infrastruktur bisa mendongkrak industrialisasi domestik, seperti baja dan aspal,” ucap Dirjen Bina Konstruksi.

Ditjen Bina Marga sebagai salah satu unor spearhead pembangunan IKN, memiliki peta pekerjaan konektivitas tahun 2022-2024 (tahap I) yang cukup komprehensif. Pembangunan jalan dan jembatan pendukung IKN ini membutuhkan material, peralatan, serta sumber daya manusia yang sangat besar. Hal ini disebabkan besarnya skala pembangunan kota baru IKN dan lingkup waktu pengembangan dari tahun 2022 s.d 2045. Maka dari itu Ditjen Bina Marga melihat adanya urgensi rantai pasok yang berkelanjutan selama proses tersebut.             

Sebagai informasi, pembangunan tahap I jalan di dalam Kawasan Inti Pusat Perkantoran (KIPP) meliputi jalan lingkar KIPP/Lingkar Sepaku, jalan akses dermaga logistik, sumbu kebangsaan sisi barat dan timur, serta pembangunan jalan distrik dalam KIPP. Sementara pekerjaan jalan diluar KIPP meliputi preservasi ruas Simpang IHM – Sp. Riko – Jembatan Pulau Balang, duplikasi Jembatan Pulau Balang bentang pendek, pembangunan jalan bypass Pasar Sepaku, pembangunan jalan bebas hambatan, akses Persemaian IKN Mentawir, dan pembangunan dermaga.

Pemerintah juga merencanakan 77,02 Km konektivitas jalan tol IKN dengan kawasan sekitarnya. Ruas tol tersebut yakni, Seksi I Tol IKN segmen Bandara Sepinggan – Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) (8,35 Km), Seksi II Tol Balsam (eksisting 2,89 km), Seksi IIIA Tol IKN segmen Karangjoang-KKT Kariangau (12,6Km), Seksi IIIB Tol IKN segmen KKT Kariangau – Sp. Tempadung (7,325Km), Seksi IVA Tol IKN segmen Sp. Tempadung- Rencana outer RR KIPP (18,20Km), Seksi IVB Tol IKN segmen exit Tol Outer RR KIPP – Rencana inner RR KIPP (2,10Km), Seksi VA Tol IKN Segmen Sp. Tempadung – Jembatan Pulau Balang (6,6Km), Seksi VB Tol IKN Segmen Pulau Balang- Bandara VVIP (11,07Km), dan Seksi VI Tol IKN Segmen Bandara VVIP-Rencana outer RR KIPP (7,75KM).

Lasarus meyakini pendirian IKN memerlukan perencanaan yang matang dan konsisten. Perencanaan tersebut meliputi penataan infrastruktur perkotaan di IKN seperti, gedung perkantoran, hunian, area komersil, sumber daya air, hingga konektivitas jalan dan jembatan.  Dia mengungkapkan hasil studi banding Komisi V DPR ke Ibukota Australia, Canberra menunjukkan pentingnya konsistensi membangun sesuai dengan tata ruang. Sementara tambahnya, peraturan soal tata ruang di IKN belum terkunci dalam UU.

Pemerintah memang sedang fokus membangun IKN dimana nanti akan banyak dibangun jalan dan gedung. Maka IKN bukan sekedar memindahkan ibukota tetapi memindahkan skala tata ruang yang baru termasuk elemen pendukungnya. “Perlu peran pengawasan proyek yang baik dari perencanaan hingga pelaksanaan. Kita harus memastikan penyelenggaraan konstruski dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tutup Lazarus. (ian)