Delapan paket pekerjaan pemeliharaan/preservasi jalan dan delapan paket pengawasan preservasi ditandatangani pada Jumat (6/7) di Gedung Ditjen Bina Marga, Jakarta. Seluruh paket tersebut akan dikerjakan pada provinsi Riau yang  berada di wilayah kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Arie Setiadi Moerwanto serta para Direktur di lingkungan Ditjen Bina Marga.

Kepala BBPJN II Paul Ames Halomoan  semua paket pekerjaan tersebut berasal dari Surat Berharga Syariat Negara (SBSN) dengan pola kontrak tahun jamak (multiyears contract) yang berakhir pada akhir Desember 2019. Paul menuturkan, paket-paket diperuntukan untuk preservasi jalan di ruas Lintas Timur Sumatera yang merupakan jalur logistik utama dan sebagian kearah Pelabuhan Tanjung Buton.

Delapan paket preservasi tersebut menggunakan skema multiyears contract, untuk itu Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto menginstruksikan kepada para kontraktor untuk bekerja menerus di lapangan dengan mengabaikan nilai paket pekerjaan.

Paket Preservasi Jalan

“Saya tidak mau menerima laporan, pekerjaan nanti dihentikan karena anggaran tahun ini sudah habis, terus saja bekerja karena ini multiyears, jadi nanti tinggal ditarik pada tahun anggaran berikutnya. Kalau ada yang seperti itu (menghentikan pekerjaan), tahun depan kita tidak kasih pekerjaan lagi,” tegas Dirjen Bina Marga.

Sementara untuk konsultan pengawas, Arie mengingatkan mereka adalah penggerak utama kualitas pekerjaan di lapangan untuk itu jangan mau terbeli oleh kontraktor. Untuk itu, konsultan pengawas diminta menyewa tempat tinggal dan kendaraan operasional sendiri dan bukan menggunakan milik kontraktor yang diawasinya.

“Jangan lagi ada laporan tas pengawas isinya lunch box dan botol air mineral kemasan, kalian harus mengawasi secara benar. Kami saat ini sudah menyusun kenaikan remunerasi (bayaran) konsultan. Ditjen Bina Marga, kontraktor dan konsultan adalah satu tim yang masing-masing harus bekerja secara professional,” lanjutnya.

Paket Pengawasan Teknis

Arie menegaskan, karena menggunakan dana SBSN, sudah seharusnya besaran nilai ekonomi yang dibangkitkan dari pelaksanaan paket-paket tersebut lebih tinggi dibanding nilai bagi hasil kepada pemilik SBSN. Arie meminta hasil pekerjaan harus bagus dan pelaksanaannya selesai tepat waktu.

SBSN dikeluarkan oleh Pemerintah (seperti Surat Utang Negara/SUN) dengan syarat harus memenuhi syarat bahwa asset harus riil dan bernilai ekonomis, aktivitas yang dijalankan tidak melanggar prinsip syariah, dan pengembangan dana sukuk memberi dampak pada ekonomi, bertujuan untuk pembiayaan defisit APBN dan pembangunan proyek.

 “Paket SBSN dievaluasi setiap enam bulan sekali, tahun lalu kita dapat apresiasi atas pekerjaan yang kita lakukan, tapi tahun ini sedikit terlambat, untuk itu saya menugaskan kepada PPK, kontraktor dan konsultan segera memulai pekerjaan di lapangan,” ujarnya.

Kriteria penanganan ruas jalan nasional yang didanai SBSN tahun anggaran 2018 adalah peningkatan kemantapan jalan lintas utama dalam rangka penguatan daya saing bangsa dan mendukung sistem logistik nasional contohnya adalah lintas timur Sumatera, pantura Jawa, lintas barat Sulawesi, lintas Selatan Kalimantan, lintas Bali-Nusa Tenggara, trans Maluku dan trans Papua.

Kriteria lainnya adalah penanganan jalan untuk mendukung kawasan strategis skala nasional sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) meliputi Kawasab Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan Kawasan Industri. Kriteria terakhir adalah penanganan jalan lintas lainnya untuk peningkatan konektivitas nasional, dukungan akses pelabuhan dan bandara serta dukungan ketahanan pangan. (KompuBM)