Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga melantik 138 Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan  501 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Tahun Anggaran (TA) 2018. Seremonial pelantikan dilakukan pada tujuh lokasi berbeda yaitu di Medan, Sumatera Utara; Palembang, Sumatera Selatan; Semarang, Jawa Tengah; Surabaya, Jawa Timur; Pontianak, Kalimantan Barat; Makassar, Sulawesi Selatan; serta Sorong, Papua Barat.

Pelantikan telah dilakukan oleh Sekretaris Ditjen Bina Marga dan para Direktur di lingkungan Ditjen Bina Marga pada pekan ini. Khusus untuk pelantikan Kasatker dan PPK dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVI Ambon dan BBPJN XVII Manokwari baru akan dilakukan pada Senin (22/1) di Sorong, Papua Barat yang dipimpin oleh Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto.   

Dalam sambutannya, pimpinan Ditjen Bina Marga mengatakan, tugas Kasatker dan PPK disamping melaksanakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), juga bertanggung jawab penuh atas seluruh program penyelenggaraan jalan di wilayah tugasnya masing-masing. Termasuk menjaga kinerja jalan nasional dan pengelolaan manajemen asset jalan nasional.

“Bapak Ibu harus mengetahui kondisi terkini jalan nasional yang ada di wilayahnya serta mengetahui lokasi rawan kecelakaan (blackspot), lokasi rawan longsor maupun rawan banjir. Kinerja Kasatker dan PPK dinilai dari konsisi jalan nasional bila jalannya baik maka kinerja bapak ibu juga baik,” ungkap Direktur Preservasi Jalan Hedy Rahadian saat melantik di Surabaya, Jatim.

Dia melanjutkan, dalam dua tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, ada pergeseran administrasi pemerintahan dimana tiga tahun pertama fokusnya kepada proyek-proyek besar. Namun pada dua tahun terakhir ini fokusnya ke proyek kecil namun berdampak langsung terhadap masyarakat seperti jembatan gantung dan pekerjaan padat karya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini menganggarkan hampir 10 persen dari total anggarannya senilai Rp107,38 triliun untuk pelaksanaan pekerjaan padat karya. Pengerjaan program ini akan dimonitor langsung oleh pimpinan Kementerian PUPR, bahkan dalam kunjungan lapangan Presiden nantinya akan melihat pekerjaan padat karya yang dilakukan oleh Kementerian PUPR.

Program padat karya di lingkungan Ditjen Bina Marga, lingkup pekerjaannya antara lain preservasi jalan dengan skema long segment maupun swakelola dengan item pekerjaan antara lain pemotongan rumput pada bahu jalan dan ruang milik jalan, pembersihan drainase (saluran), pengecatan kerb/median serta pembersihan dan pengecatan jembatan.

Kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap melalui program tersebut harus direncanakan dengan cermat. Untuk itu, para kasatker dan PPK dapat melaksanakan program Padat karya sesuai dengan ketentuan yang ada dan melaporkan pelaksanaannya guna terwujudnya tertib adiminstrasi.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, usai melantik para Kasatker dan PPK di lingkungan BBPJN XIII, BPJN XIV dan BPJN XV di Makassar pada Kamis (18/1), Sekretaris Ditjen Bina Marga Soebagiono juga menyaksikan acara penerimaan sertipikat asli jalan nasional dari BBPJN XIII Makassar. Sertipikat asli jalan nasional yang diserahkan kepada Setditjen Bina Marga sebanyak 376 Sertipikat, yang terdiri dari Satker PJN I Sulsel sebanyak 159 Sertipikat, Satker PJN II Sulsel sebanyak 101 Sertipikat, Satker PJN Metropolitan Makassar sebanyak 37 Sertipikat, Satker PJN I Sulbar 11 Sertipikat dan Satker PJN II Sulbar 68 Sertipikat. Selanjutnya Sertipikat tanah asli tersebut akan diberi teraan dan disimpan di Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR (KompuBM)