Palangkaraya -- Komisi V DPR RI yang menangani infrastruktur dan perhubungan mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Tengah pada 11-12 April 2018.  Dalam kunjungan kali ini, Tim Komisi V DPR RI yang diketuai oleh Sigit Sosiantomo bersama lima orang anggota komisi lainnya turut membawa perwakilan dari Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Cipta Karya serta Kementerian Perhubungan. Turut mendampingi dari Direktorat Jenderal Bina Marga yakni Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arief, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Timbul Manahan Pasaribu.

Mereka mengunjungi jalan Pulang Pisau- Bahaur yang merupakan akses jalan menuju Pelabuhan Bahaur. Pelabuhan Bahaur di bangun pada 2007 silam yang difungsikan sebagai pelabuhan barang. Jalan Pulang Pisau - Bahaur memiliki total panjang 80 Km dan merupakan bagian dari jalan provinsi. Dalam kesempatan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan menyampaikan usulan untuk peningkatan status jalan akses tersebut menjadi jalan Nasional. Dengan demikian Kementerian PUPR diharapkan dapat memberikan bantuan dana dari APBN untuk menyelesaikan pembangunan akses jalan tersebut.

"Usulan peningkatan status jalan Pulau Pisau - Bahaur perlu dikaji secara mendalam dari berbagai sisi oleh pihak provinsi dan Kementerian Perhubungan. Terlebih karena hal ini memerlukan persetujuan juga dari Kementerian PUPR untuk pengalokasian dana yang besar dalam mengerjakan 80 Km jalan akses tersebut." Sigit Sosiantomo menjelaskan. "Perkiraan dana yang bisa mencapai 250 M merupakan dana yang sangat besar terlebih lagi sebentar lagi kita memasuki tahun politik. Pihak Perhubungan dan PUPR perlu duduk bersama mencari solusi terbaik", sambung Sigit.

Di kesempatan yang sama, Rachman Arief menyatakan bahwa pada dasarnya pihak Bina Marga selalu berusaha memberikan asistensi terbaik dalam mendukung pembangunan infrastruktur. "Kami akan berkoordinasi dengan pihak Perhubungan untuk menganalisa usulan Jalan Pulang Pisau - Bahaur ini dan akan mengupayakan yang terbaik. Namun perlu diperhatikan bahwa Bina Marga memiliki tugas untuk melihat tiap kebutuhan infrastruktur yang ada dari berbagai daerah di Indonesia dengan anggaran yang terbatas." tegas Rachman.

Komisi V DPR juga mendatangi terminal baru yang dibangun di Bandara Tjilik Riwut yang difungsikan sebagai terminal hub dan terminal embarkasi haji. Lawatan dilanjutkan dengan peninjauan pembangunan rumah susun di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas yang diperuntukkan untuk Aparatur Sipil Negara yang berpenghasilan rendah.

Sementara itu dalam sambutannya pada saat penerimaan rombongan di kediamannya , Gubernur Kalimantan Tengah,

Sugianto Sabran menyatakan keprihatinannya mengenai kurangnya infrastruktur di Kalimantan Tengah yang butuh perhatian dari Pemerintah Pusat. "Luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai 1,5 kali luas Pulau Jawa memerlukan infrastruktur yang memadai di berbagai daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat." jelas Sugianto. "Saya berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian yang lebih lagi untuk Kalimantan Tengah dan tidak timpang dibanding provinsi lain di Kalimantan, supaya Kalteng bisa berkembang dan masyarakat lebih sejahtera." lanjut Sugianto.(KompuBM)