Palembang -- Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik meninjau ruas tol di Sumatera Selatan (Sumsel) pada Kamis (23/06/22). Ridwan Bae selaku ketua tim Kunker menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pembangunan tol Trans Sumatera. 

"Pembangunan jalan tol di Provinsi Sumatera Selatan diharapkan dapat menjadi alternatif jalur kendaraan sehingga dapat mengurangi beban di jalur yang sudah ada, memperlancar akses dan meningkatkan konektivitas, juga menyebabkan perkembangan kawasan dan meningkatkan perekonomian di pulau Sumatera," ujarnya. 

Menurutnya, sesuai dengan UU Jalan, pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan wajib memenuhi standar konstruksi jalan. "Oleh karena itu, agar pembangunan ruas tol ini memenuhi standar yang telah ditetapkan, Komisi V DPR-RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar meningkatkan pengawasan ruas tol ini demi terwujudnya jalan yang handal dan berkesalamatan," tambah Ridwan.

Dalam paparannya di hadapan anggota Komisi V DPR RI, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Triono Junoasmono menjelaskan, jaringan jalan tol di Sumsel terdiri dari tiga ruas yakni Kayu Agung-Palembang-Betung, Betung-Tampino-Jambi, dan Simpang Indralaya-Muara Enim.

Sebagai informasi, ruas Kayu Agung-Palembang-Betung yang saat ini sudah beroperasi yakni Kayu Agung hingga Kramasan sepanjang 42,5 Km. Sementara Kramasan hingga Betung saat ini masih dalam tahap konstruksi dengan progres mencapai 35 persen dan ditargetkan rampung pada Agustus 2023.

Untuk ruas Simpang Indralaya-Muara Enim saat ini progres konstruksi seksi 1 (Simpang Indralaya-Prabumulih) sudah mencapai 83 persen, sementara untuk pembangunan seksi 2 (Prabumulih-Muara Enim) ditunda konstruksinya.

"Sesuai dengan arahan Bapak Menteri PUPR, pembangunannya kami tunda untuk fokus kepada pekerjaan backbone atau jalur utama di Trans Sumatera. Sementara sirip-siripnya kami selesaikan ruas yang sudah berjalan," terang Triono.

Dirinya menambahkan bahwa untuk ruas Betung-Tempino-Jambi sepanjang 169 Km saat ini sudah memiliki Feasibilty Studies (FS) dan basic design. Untuk pengadaan tanah sudah dilakukan penentuan lokasi dan dalam proses appraisal. Ditargetkan di tahun 2022 dapat dilaksanakan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), namun hingga saat ini masih menunggu persetujuan mengenai sumber pendanaannya dari Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. 

"Bila persetujuan pendanaannya sudah tercapai, diharapkan tahun 2024 sudah tersambung tol hingga Jambi. Namun bila persetujuannya belum didapatkan di tahun 2022 maka targetnya bisa bergeser," pungkas Triono.

Turut mendampingi dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Budiamin, Kepala SubDirektorat Jalan Bebas Hambatan Agung Hari Probowo, serta perwakilan dari PT. Hutama Karya dan juga PT. Waskita Sriwijaya Tol. (gir)