Pemerintah melalui Nawacita Presiden Joko Widodo antara lain menetapkan pembangunan dari pinggir Indonesia. Realisasi hal tersebut diantaranya adalah pembangunan jalan perbatasan negara untuk menjaga harga diri bangsa dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat perbatasan. Pada hari ini, Senin (15/1) di Gedung Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Jakarta ditandatangani paket pembangunan jalan parallel perbatasan di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

Kontrak pekerjaan pembangunan jalan ruas Nanga Era-Batas Kalimantan Timur (Kaltim) ditandatangani antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XI Banjarmasing dengan Zeni TNI-Angkatan Darat. Konstruksi jalan sepanjang 60 km tersebut ditargetkan dalam 335 hari kedepan. Penandatanganan paket senilai Rp178,47 miliar tersebut disaksikan langsung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Arie Setiadi.

“Dengan pembangunan ini, maka pada akhir tahun 2018, dari hampir 850 Km jalan (parallel) perbatasan di Kalbar, yang belum tersambung tinggal 47 Km,” ungkap Kepala BBPJN XI Timbul Pasaribu. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Rachman Arief Dienaputra, Direktur Pembangunan Jalan Akhmad Gani Ghazaly Akman serta Direktur Jembatan Iwan Zarkasi.

Timbul melanjutkan konstruksi jalan tersebut juga akan dilengkapi drainase-drainase jalan pada kiri kanan jalan di titik-titik tertentu. Ruang milik jalan ruas Nanga Era-Batas Kaltim lebarnya 25 meter pada sebagian besar jalan dan 15 meter pada spot-spot yang memiliki pengecualian. Timbul juga menyampaikan batas tingkat kecuraman tanjakan pada ruas tersebut adalah 10 persen atau sesuai dengan ketetapan dari Ditjen Bina Marga.

“Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan Zeni TNI-AD yaitu membuka hutan, memasang gorong-gorong, pipa baja bergelombang yang untuk lokasinya sesuai hasil survey serta pembuatan jembatan sementara sepanjang 335 meter,” imbuhnya.

Sedangkan Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, pembangunan jalan perbatasan antara lain bertujuan untuk menunjukkan kedaulatan NKRI dan menargetkan kondisi jalan tersebut akan lebih bagus dibandingkan jalan negara tetangga. Arie menekankan peran penting konsultan pengawas dalam menjaga pekerjaan selesai tepat waktu dan tepat volume.

Sebagai informasi panjang jalan parallel perbatasan negara di Kalbar adalah 850 Km. Dari total panjang tersebut, hingga akhir 2017 masih ada 107 Km diantaranya yang belum tembus atau masih kondisi hutan. Kepala BBPJN XI menerangkan, sedangkan yang kondisinya sudah beraspal sepanjang 327 Km, yang kondisi agregat sepanjang 123 Km dan jalan tanah 291 Km.  Arie juga menginstruksikan agar jalan-jalan yang sudah terbangun dijaga kondisinya.

“Jalan perbatasan bisa juga menggunakan aspal karet, burtu (laburan aspal satu lapis) maupun burda (laburan aspal dua lapis). Pada 2019 harus tembus, ini usaha bersama-sama kita buktikan untuk dapat menimbulkan kebanggaan pada rakyat Indonesia dan ekonomi masyarakat perbatasan meningkat,” ujar Arie. (kompu bm)