Konstruksi tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi II (Cigombong-Cibadak) direncanakan rampung pada akhir tahun ini. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta-Jawa Barat, Hari Suko Setiono mengatakan seksi II sepanjang 11,9 Km progres fisiknya saat ini telah 72,84 persen dan diharapkan dapat operasional pada awal 2022. Dia menyampaikan hal tersebut saat mendampingi kunjungan kerja Komisi V DPR ke Bogor, Jawa Barat pada Kamis (18/3).

Jalan tol Bocimi memiliki panjang 54 Km, dimana Seksi I (Ciawi-Cigombong) sepanjang 15,35 Km telah beroperasi sejak Desember 2018. Sedangkan untuk Seksi III (Cigombong-Sukabumi Barat) sepanjang 13,7 Km dan Seksi IV (Sukabumi Barat-Sukabumi Timur) sepanjang 13,05 Km saat ini dalam tahap pembebasan tanah. Progres pembebasan tanah Seksi III dan Seksi IV hingga saat ini masing-masing sebesar 21,08 persen dan 9,86 persen.

"Untuk operasionalisasi secara keseluruhan tol Bocimi diharapkan pada tahun 2024," ungkap Hari kepada para anggota Komisi V DPR dengan ketua rombongan Mulyadi.

Jalan tol tersebut menjadi jalan alternatif menuju Jawa Barat bagian selatan, khususnya kendaraan logistik barang dan jasa yang selama ini kerap menghadapi kemacetan pada ruas jalan Ciawi-Cigombong-Cicurug-Cibadak. Hari menyebutkan, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan jalan tol tersebut dengan tol Sukabumi-Cianjur dan Cianjur-Ciranjang.

Dalam kunjungan kerja ke Bogor, Komisi V DPR tidak hanya mengunjungi lokasi pembangunan tol Bocimi, namun juga mendatangi ke jalan Puncak II atau Poros Tengah Timur (PTT). Mereka juga menggelar pertemuan dengan Bupati Bogor Ade Yasin dan Bupati Cianjur Herman Suherman. Rencana pengerjaan jalan Puncak II sepanjang 48,5 Km menghubungkan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur.

Jalan tersebut diharapkan dapat mengatasi kepadatan kendaraan pada jalan puncak eksisting khususnya pada akhir pekan dan hari libur. Bupati Yasin mengatakan, pembangunan jalan Puncak II berdasarkan kajian dibuatkan pihaknya membutuhkan anggaran Rp1,6 triliun. Keberadaannya diklaim akan dapat meningkatkan efisiensi waktu tempuh perjalanan sebesar 15 persen dan menurunkan tingkat kemacetan di kawasan puncak hingga 50 persen.

"Jalan ini juga akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor dan juga IPM (Indeks Pembangunan Manusia) khususnya masyakat di bagian Timur yang relatif masih rendah," sebut Yasin.

Jalan tersebut juga dinilai akan berdampak langsung terhadap 6 juta warga Kabupaten Bogor dan 2,4 juta warga Kabupaten Cianjur. Mulyadi dalam pertemuan tersebut menyatakan, pembangunan jalan Puncak II bukan hanya untuk kepentingan kedua kabupaten tersebut, namun merupakan kebutuhan nasional.

"Untuk itu Komisi V DPR terus mendorong supaya cepat terealisasi anggaran untuk membantu atau membuka jalur Puncak II ini agar bisa terwujud," ungkapnya.

Hari menjelaskan, pada tahun ini Kementerian PUPR memang belum menganggarkan pembangunan jalan tersebut, pihaknya saat ini masih ditugaskan untuk memelihara jalan puncak yang sudah ada. Pada awalnya BBPJN akan melebarkan jalan Puncak eksisting, namun itupun telah direvisi anggaran untuk dipergunakan menjadi dana pembebasan tanah.