Bina Marga - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) untuk meninjau progres pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) pada Jumat (09/12) kemarin. Selain meninjau lokasi, tim Kunker DPD RI yang dipimpin oleh Aji Mirza Wardhana juga melakukan diskusi dengan pejabat pelaksana mengenai kendala yang dihadapi di lapangan dalam pembangunan Tol Cisumdawu ini. Turut mendampingi dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Bambang Hartadi, dan juga Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Tol Cisumdawu, Wida Nurfaida.

“Tol Cisumdawu dibangun untuk meningkatkan perekonomian di wilayah Jawa Barat serta meningkatkan aksesibilitas di wilayah Bandung dan Cirebon. Namun utamanya, pembangunan jalan tol ini adalah sebagai akses menuju Bandara Internasional Kertajati yang rencananya akan rampung di tahun 2018,” ujar Bambang.

Tol Cisumdawu memiliki panjang 61,6 km yang terdiri dari 6 seksi, yakni :

• Seksi I (Cileunyi – Rancakalong) sepanjang 12 km

• Seksi II (Rancakalong – Sumedang) sepanjang 17,05km

• Seksi III (Sumedang – Cimalaka) sepanjang 3,7 km

• Seksi IV (Cimalaka – Legok) sepanjang 8,2 km

• Seksi V (Legok – Ujung Jaya) sepanjang 16,42 km

• Seksi VI ( Ujung Jaya – Dawuan) sepanjang 4,23 km

Seksi I dan II merupakan kewenangan pemerintah yang dibiayai oleh APBN dengan bantuan pinjaman dari Tiongkok, sementara seksi III hingga VI dibiayai oleh investor.

“Dari keenam seksi tersebut, saat ini yang sudah berlangsung proses konstruksinya adalah Seksi II yang dibagi menjadi 2 fase. Fase 1 sepanjang 6,35km progres fisiknya mencapai 79% sementara pembebasan lahannya sekitar 95%, sisanya yang belum bebas merupakan tanah wakaf. Sementara seksi II fase 2 sepanjang 10,7km saat ini kontraknya baru ditandatangani namun lahan sudah bebas sekitar 90%,” terang Wida.

Kasatker Cisumdawu mengakui bahwa secara umum tantangan yang dihadapi dalam proses konstruksi adalah tanah yang labil. Akan tetapi, hal tersebut dapat diatasi setelah pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk masalah geologi serta bekerjama dengan Intitut Teknologi Bandung (ITB) untuk meminta masukan mengenai perkuatan-perkuatan struktur.

“Dengan mengetahui geologi wilayah tersebut, maka kami dapat mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang rentan. Karenanya dapat kami hindari dan memilih daerah yang terbaik untuk membangun,” tutur Wida.

Bambang menambahkan bahwa targetnya tol ini akan dapat beroperasi di tahun 2018. “Kendala utama kita adalah masalah pembebasan tanah, dan yang paling siginifikan adalah masalah pembebasan tanah wakaf. Namun tadi setelah berdiskusi dengan para anggota DPD di lapangan, mereka sepakat akan menjadi fasilitator antara pihak kita (Bina Marga) dengan Kementerian Agama. Diharapkan segera ada jalan keluar untuk masalah tersebut,” pungkasnya.

(Kompu BM)