Berita

Beranda Berita Jalan Perbatasan Ditargetkan Tersambung pada Akhir 2018
Beranda Berita Jalan Perbatasan Ditargetkan Tersambung pada Akhir 2018

Jalan Perbatasan Ditargetkan Tersambung pada Akhir 2018

  •  11 Nov 2015
  • Berita/Umum
  • 542 viewed
Foto: Jalan Perbatasan Ditargetkan Tersambung pada Akhir 2018

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan jalan perbatasan di tiga pulau di Indonesia tersambung pada akhir 2018. Saat ini dari sekitar 3.300 Km jalan perbatasan di pulau Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua ada 1.000 Km diantaranya yang belum tersambung.

Dalam program talkshow Ensikla di Kompas TV, Selasa (10/11), Direktur Pembangunan Jalan, Ditjen Bina Marga Achmad Ghani Ghazali Akman mengatakan, percepatan pembangunan jalan perbatasan merupakan bagian dari prioritas pemerintah untuk membangun mulai dari pinggiran serta membangun pusat-pusat ekonomi baru di perbatasan.

Ghani mengungkapkan pada tahun ini, Ditjen Bina Marga mengalokasikan Rp 2,2 Triliun untuk membangun jalan perbatasan. Perinciannya adalah Rp 1,5 Triliun untuk konstruksi jalan di Kalimantan, NTT senilai Rp 376 Miliar dan Papua sebesar Rp 290 Miliar. Alokasi terbesar ditempatkan di jalan perbatasan selain karena jalan yang dibangun paling panjang, di pulau tersebut juga perlu dibangun jalan akses ke lima Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“ Hingga saat ini, untuk pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan berkisar 50-60 persen,” sebut Direktur Pembangunan Jalan.

Ghani melanjutkan, untuk tahun depan Ditjen Bina Marga mengucurkan anggaran senilai Rp 2,8 Triliun. Alokasi lebih besar diberikan dalam rangka mendukung target pada akhir 2018 seluruh jalan perbatasan sudah terkoneksi. Selain memberikan porsi anggaran yang mumpuni, demi memenuhi target tersebut Ditjen Bina Marga juga mendesain beberapa paket pekerjaan dengan skema tahun jamak.

Dalam program dialog selama 30 menit tersebut, Ghani juga menyebutkan beberapa tantangan dalam pembangunan jalan perbatasan. Tantangan diantaranya adalah membuka akses dengan kondisi lapangan masih hutan belantara. Terkait hutan, menurut Ghani pihaknya harus mengurus secara administrasi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pemanfaatan hutannya.

“Untuk membuka lahan yang masih hutan, kami juga bekerjasama dengan TNI Zeni Konstruksi AD. Kami sangat terbantu dengan teman-teman TNI,” imbuhnya.

Kendala lain di lapangan antara lain adalah mobilisasi alat berat serta distribusi material ke lokasi pekerjaan. Namun Direktur Pembangunan Jalan menegaskan tantangan dan kendala tersebut bukan alasan untuk menghambat upaya meningkatkan akses dan konektifitas di jalan-jalan perbatasan. (KompuBM)