Bogor – BINA MARGA Dalam rangka mewujudkan infrastruktur jalan yang berestetika dan responsif gender equality, disability, dan social inclusion (GEDSI) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Konferensi Regional Teknik Jalan (KRTJ) ke-15 mengadakan dialog interaktif antara pemerintah, praktisi arsitektur, dan aktivis disabilitas pada Selasa (20/12/2022).

Dalam paparannya, Ketua Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Satgas PPI IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Imam Santoso Ernawi, mengatakan, dalam merencanakan IKN memerlukan kehati-hatian. “Kita perlu hati-hati dalam membangun ibu kota baru apalagi dari scratch. IKN jangan asal wah saja. Dalam jangka panjang, populasi manusia sangat menentukan, ” jelasnya.

Menurutnya, fakta sejarah menunjukkan, pembangunan kota baru tidak berhenti pada infrastruktur fisik tetapi termasuk pembangunan kualitas populasi manusianya. Pemindahan ibu kota baru Amerika Serikat ke Washington DC pada tahun 1800 jadi contoh bahwa tren populasi yang positif sangat diperlukan.

Maka untuk mengakomodir harapan peningkatan kualitas penduduk IKN di masa depan, perencanaan kota yang baik menjadi kunci. Ernawi mengatakan Presiden Joko Widodo menginginkan desain IKN harus memenuhi tiga kriteria yaitu berkelanjutan, menunjukkan Identitas Indonesia, dan smart-modern. Semangat ini juga dituangkan dalam konsep desain pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di IKN.

Dia mencontohkan, menanam pohon di ruang milik jalan (rumija) baru memenuhi aspek about sustainability. Agar lebih holistik, PP IKN memakai konsep sustainibilty mulai dari tahapan desain hingga implementasinya nanti. “Inilah yang saya maksud dengan road as sustainability,” kata Ernawi.

Konkritnya, infrastruktur jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sedang dibangun nantinya akan memiliki Multi Utility Tunnel (MUT). MUT ini merupakan terowongan untuk kabel, pipa, ataupun drainase bawah tanah yang membentang di sisi rumija. Jalan KIPP IKN dengan right of way 50 meter s.d 12 Meter akan dilengkapi MUT.

Selanjutnya, salah satu Key Performance Index pembangunan jalan di KIPP IKN harus mendukung terealisasinya konsep Kota Sepuluh Menit. Kota Sepuluh Menit adalah konsep waktu tempuh yang dibutuhkan untuk mencapai fasilitas sosial, komersil, dan perkantoran hanya sepuluh menit.  Hal tersebut sangat berkaitan dengan infrastruktur jalan dan moda transportasi umum.

“Secara prioritas, kota sepuluh menit di KIPP tetap memprioritaskan pedestrian, sepeda, transportasi publik, baru kendaraan bermotor pribadi, “ jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Nadia Azalia mewakili arsitek Yori Antar mengatakan infrastruktur jalan dan jembatan harus memiliki nilai lebih. Nilai lebih tersebut bisa dalam bentuk estetika maupun fungsi lain, misalnya ruang terbuka, area komersil, dan wisata.

Dia mencontohkan desain trotoar di kawasan Labuan Bajo. “Masyarakat senang karena trotoar yang lebar bisa menjadi ruang beraktifitas,” ujar Nadia.

Sementara itu, Farhan Helmy berharap infrastruktur jalan di Kawasan IKN mampu mengakomodir kebutuhan kaum difabel. Dirinya berharap IKN menjadi sebuah kota infrastruktur inklusif dengan akses yang adil bagi semua golongan. Lebih jauh, IKN juga memerlukan implementasi teknis dari prinsip desain universal ramah difabel dan lansia.

Hal ini menjadi penting karena menurut data di Indonesia terdapat 23 juta kaum difabel dan 30 juta orang lanjut usia. Menurut Farhan, ketika bicara infrastruktur golongan difabel dan lansia kerap dilupakan. Ia berharap dalam proses desain hingga membangun sudah mengindahkan kebutuhan kaum difabel dan lansia.

“Perlu rekayasa sosial untuk perubahan berdasarkan dua prinsip penting: No One Left Behind dan Nothing About Us Without Us yang harus dijalankan secara bersamaan,” jelas Farhan yang juga memprakarsai Pergerakan Disabilitas Lanjut dan Usia (DILANS-Indonesia).  

Merangkum dialog tersebut, Ernawi menjelaskan, penyelesaian kualitas pekerjaan jalan dan estetika jadi sangat penting. Infrastruktur jalan dan jembatan tidak hanya fungsional tetapi kebutuhan publik juga perlu diperhatikan. “IKN harus smart sesuai dengan gambaran bagaimana penduduknya nanti. IKN harus menjadi kota untuk semua golongan dengan standar kelas dunia,” tutup Ernawi. (ian)