Yogyakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sesuai Visi Indonesia 2019 – 2024 yang disampaikan Presiden Joko Widodo tanggal 14 Juli 2019 lalu di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, secara eksplisit menegaskan tentang komitmen pemerintah untuk terus membangun infrastruktur jalan di Indonesia dalam lima tahun ke depan.

“Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan infrastruktur seperti yang disampaikan Bapak Presiden sesuai visinya yaitu dengan menghubungkan kawasan-kawasan strategis seperti kawasan pariwisata, kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi. Kemudain konektivitas untuk menjangkau daerah terisolir dan terpencil ditujukan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan ke seluruh pelosok tanah air. Ketersediaan jalan dan jembatan sangat penting dalam mendukung konektivitas kawasan-kawasan strategis tersebut," kata Menteri Basuki pada Webiner bertajuk Konektivitas Prasarana Jalan Untuk Kesejahteraan Bangsa, di Kawasan Candi Borobudur, Senin (21/12/2020). 

Lebih lanjut Menteri Basuki mengatakan, selama lima tahun terakhir, kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan nasional meningkat secara signifikan, melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan nasional sepanjang 47.017 Km. Melalui pembangunan jalan dihasilkan 1.500 Km jalan tol dan 3.867 Km jalan nasional baru, serta 58 Km jembatan baru. Pada periode 2020-2024, dilakukan pembangunan 2.724 Km jalan tol dan 3.224 Km jalan nasional baru, 31 Km fly over dan underpass, serta 38 Km jembatan baru.

"Dengan tersambungnya jalan tol Trans Jawa dari Banten sampai ke Probolinggo menjadi semangat bagi kita untuk terus menyelesaikan target-target pembangunan jalan lainnya. Kita masih memiliki beberapa pekerjaan rumah, yaitu antara lain menyelesaikan jalan tol Trans Sumatra, jalan perbatasan Kalimantan, jalan Trans Papua, dan jalan perbatasan Nusa Tenggara Timur, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Trans Papua, Jalan Trans di 18 pulau-pulau tertinggal, terluar, terdepan, akses jalan di 10 destinasi pariwisata prioritas, serta jalan perbatasan. Dengan demikian, infrastruktur jalan dapat langsung dirasakan manfaatnya secara merata oleh masyarakat seluruh pelosok wilayah Indonesia," ujarnya. 

Pada bagian lain Menteri Basuki mengatakan, untuk mengurangi ketimpangan antara utara dan selatan Pulau Jawa, saat ini Kementerian PUPR juga tengah menyelesaikan pembangunan jalan jalur selatan Jawa mulai dari Banten sampai Banyuwangi di Jawa Timur sepanjang 300 Km" ruas ini ditargetkan akan selesai pembangunannya paling lambat awal tahun 2024," jelasnya. 

"Kalau semua ini selesai, diharapkan tujuan pembangunan infrastruktur konektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud, sesuai dengan tema webinar ini," tandasnya.

Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian mengatakan, agenda pembangunan diamanatkan untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Salah satunya adalah hak aksesibilitas.”Ini diimplemetasikan dengan program pembangunan 2.500 Km jalan tol baru untuk periode 2020 - 2024, dengan target 500 Km jalan tol per tahunnya," katanya.

Selain itu kata Hedy, “Untuk periode 2020 -2024 Kementerian PUPR juga mendapat amanat membangun 3.000 Km jalan nasional baru serta meningkatkan kondisi mantap jalan Nasional menjadi 97%. Tahun ini kondisi jalan mantab kita menurun dari 97% menjadi 90% akibat Covid-19. Artinya, selama masa pandemi Covid-19 kita butuh resource yang banyak untuk melaksanakan mandatory ini," katanya.

Hedy menambahkan dari sisi kinerja kita mau meningkat kan travel time dari 2,2-2,3 jam per 100 kilometer menjadi 1,9 jam per 100 kilometer pada lintas utama pulau di jaringan jalan Nasional. 

Acara Webiner Konektivitas Prasarana Jalan Untuk Kesejahteraan Bangsa ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dengan menampilkan narasumber Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, Dirjen Pembiayaan infrastruktur Eko Djoeli Heripoerwanto, Kepala BPJT Danang Parikesit, Direktur Lalu Lintas Jalan Ditjen Perhubungan Suharto, Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri BPPP Dharmayugo Hermansyah, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, Ketua Umum ATI Subakti Syukur, Ketua APINDO Hariyadi Sumkadani, Ketua Umum DPP APTRINDO Gemilang Tarigan, Kepala Bapeda Provinsi Jawa Timur Boby Sumiarsono, dan Perekonomian Tudan Ketua Umum MTI Agus Taufik Mulyono.(*)