BOGOR – BINA MARGA Himpunan Pengembang Jalan Indonesia (HPJI) mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) tahun 2022, Minggu malam (18/12/2022), di JSI Resort, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketua Panitia Rakernas HPJI 2022, Achmad Cahyadi, menerangkan, Rakernas antara lain membahas rencana program kerja penyelenggaraan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) sampai dengan tahun 2023. 

Hal ini sehubungan dengan kewajiban HPJI sebagai sebuah asosiasi profesi yang terakreditasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan  Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 10 Tahun 2021 dan Permen PUPR Nomor 12 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Cahyadi mengatakan, Rakernas kali ini bisa memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  tentang langkah-langkah yang perlu diambil terkait pelaksanaan kebijakan dan program HPJI. 

Selain membahas program kerja DPP, dalam rakernas ini juga dibahas perihal keorganisasian DPP maupun Dewan Pimpinan Daerah (DPD),  pembahasan sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi infrastruktur jalan dan jembatan Indonesia, serta launching situs www.HPJI.or.id.

Cahyadi berharap semua pelaksanaan kegiatan HPJI tahun depan mendapat dukungan dari semua DPD HPJI seluruh Indonesia. Rakernas sendiri dihadiri oleh 22 orang dari DPP , 33 orang dari 17 DPD Provinsi, 1 orang majelis kehormatan, 3 majelis pengawas, serta 1 dewan pakar

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HPJI, Hedy Rahadian mengingatkan perihal kolaborasi antara DPD dan DPP HPJI maupun dengan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan (BBPJN/BPJN) di seluruh Indonesia. Dia menghimbau DPD juga memperhatikan program kerja dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama pusat. Dengan kata lain, Hedy ingin DPD HPJI meningkatkan tingkat keaktifannya.

Mengenai sertifikasi, Hedy mendesak agar penyedia jasa dan profesional pengembang jalan segera mengurus sertifikasi tersebut. Hal ini untuk mendorong kualitas profesi dan pada akhirnya pekerjaan yang dihasilkan. Namun Hedy berpesan agar biaya dan metode sertifikasi tidak terlalu membebani para profesional itu.

“Harus cari positioning yang pas dari segi biaya dan metode,” tukasnya.

Pada 2023, LSP Infrastruktur Jalan dan Jembatan Indonesia (IJJI) berencana melakukan pembekalan sertifikasi kepada anggota HPJI pada Maret, Juni, dan September. Selain diadakan juga kerjasama sertifikasi dan universitas  bagi ASN Kementerian PUPR dan lulusan baru mahasiswa Teknik Sipil pada Mei dan November.

Agenda terakhir dalam rakernas adalah peluncuran situs www.HPJI.or.id. Ketum HPJI menganggap situs ini sangat penting sebagai sarana tukar menukar pengalaman teknis dan akumulasi pengetahuan dan pengalaman.

“Melalui situs ini kita bisa memelihara silaturahmi dengan senior-senior agar kalau ada masalah tidak belajar dari nol. Kita bisa bertukar ilmu dengan para senior sebagai modal engineer muda,” terangnya.

Lebih jauh, Hedy menambahkan beberapa isu terkini dalam pembangunan jalan dan jembatan di Indonesia, yaitu soal kualitas, estetika, serta ramah lingkungan. Ia mengatakan peningkatan kultur kualitas pekerjaan daripada penyedia jasa seyogyanya melibatkan semua stakeholders.

“Semua harus, itu sebabnya saya minta seluruh Balai bisa bekerja sama dengan DPD dan melakukan pembinaan profesi. Karena sebenarnya pelaksanan utamanya penyedia jasa, bukan Ditjen Bina Marga,” pungkas Hedy.

Terkait estetika, Kementerian PUPR dan penyedia jasa perlu meningkatkan aspek keindahan dalam membangunan jalan dan jembatan. Menurutnya estetika adalah hal yang tidak kalah penting dalam mewujudkan infrastruktur yang handal. Maka perlu ada kerjasama dengan para ahli.

“Ada beberapa hal yang kita mulai, kita bekerjasama dengan arsitek jalan dan jembatan. Kalau kita bikin jalan, betonnya menonjol, kita mau tutup dengan tanaman hijau. Ini yang perlu kita biasakan kedepan,” katanya.

Kemudian guna mewujudkan infrastruktur jalan yang rendah polusi, Hedy ingin pengembang jalan mendukung program kendaraan lsitrik. Menurutnya kendaraan listrik memliki kelebihan seperti meminimalisir polusi udara sehingga ekosistemnya perlu terus dikembangkan. 

“Kemarin Direktorat Bintek sudah mengadakan eksebisi mobil listrik antara perguruan tinggi di Bandung. Kita perlu ekosistem kendaraan listrik. Misalnya disetiap rest area tol disediakan stasiun pengisian listrik, “ ungkap Hedy. (ian)